MAKLUMAT — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan 10 ribu ton beras untuk masyarakat Palestina.
Zulhas menyebut, keputusan untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina yang tengah mengalami krisis itu, diambil usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) sejumlah kementerian dan lembaga terkait, yang berlangsung di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (12/6/2025).
“Kami mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia segera mengirimkan bantuan beras sebanyak 10.000 ton untuk masyarakat Palestina, yang akan disalurkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam waktu dekat,” ujar Zulhas usai Rakortas.
Ia mengungkapkan bahwa beras yang akan dikirim ke Palestina merupakan cadangan beras pemerintah (CBP), dan berharap agar pengirimannya dapat segera dilakukan, paling lambat pada akhir bulan ini.
Bantuan kemanusiaan tersebut, kata dia, akan diberangkatkan melalui kawasan terdekat di sekitar Palestina, seperti Yordania. “Mudah-mudahan dalam bulan ini sudah bisa berangkat,” tandas pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pihaknya bakal menugaskan Perum Bulog agar segera menyiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan itu.
Anggaran untuk Bantuan ke Palestina
Terkait anggaran atau pendanaan untuk bantuan tersebut, Arief menyebut akan menggunakan anggaran yang berasal dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID, di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
“Tentunya kita upayakan dalam tiga minggu terakhir (bulan) ini, (supaya) bisa disiapkan untuk proses loading-nya,” terangnya.
Lebih jauh, selain proses pengirimannya yang akan melibatkan berbagai pihak—kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI—pemerintah menargetkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina itu dapat dikirimkan dalam satu gelombang besar melalui jalur laut.
Dengan begitu, harapanya proses distribusi bantuan kemanusiaan tersebut dapat menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
Sekadar diketahui, krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina, masih berlangsung hingga saat ini, usai menghadapi gempuran serangan brutal pasukan militer Israel sejak Oktober 2023 lalu.
Situasi semakin parah dan mencekam lantaran Israel memblokade akses atau jalur bantuan ke wilayah Gaza. Sejumlah negara maupun organisasi HAM dan kemanusiaan internasional mengecam tindakan tersebut dan mendesak pembukaan akses bantuan ke wilayah kantung itu.