MAKLUMAT — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong pemerataan akses pendidikan melalui penguatan sarana, prasarana, hingga kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran.
Salah satu langkah konkret ditunjukkan melalui peluncuran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2025 yang diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (6/3/2026) lalu.
Mu’ti mengapresiasi satuan pendidikan yang menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat pada tahun ini. Ia menegaskan bahwa program tersebut menjadi bagian dari prioritas nasional dalam pembangunan sumber daya manusia unggul.
Secara nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk pembangunan pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun 2025, yang disalurkan melalui berbagai program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Mulai dari pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan ruang kelas, perpustakaan, toilet, laboratorium, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Total terdapat 16.167 satuan pendidikan yang menerima manfaat dari program pembangunan tersebut.
Mu’ti menekankan bahwa pembangunan sarana dan prasarana menjadi elemen penting dalam mendukung kualitas pembelajaran di sekolah. “Pembangunan sarana dan prasarana fisik itu, kalau kita ibaratkan tubuh manusia adalah raganya. Pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh faktor-faktor eksternal, termasuk sarana dan prasarana yang memadai,” jelasnya saat di Lamongan, Jumat (6/3/2026)
Selain pembangunan fisik, Kemendikdasmen juga memperkuat pemanfaatan teknologi pembelajaran melalui program Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID). Pada tahun 2025, perangkat tersebut telah didistribusikan dan digunakan di sekitar 288 ribu satuan pendidikan di Indonesia.
Pemanfaatan perangkat tersebut juga disertai pelatihan guru, penyediaan laptop, serta materi pembelajaran digital untuk mendukung proses belajar yang lebih interaktif dan menarik.
Penguatan Karakter dan Kompetensi Digital
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Kemendikdasmen juga mengembangkan strategi pembelajaran mendalam (deep learning), pelatihan bagi guru, penguatan kompetensi digital melalui pembelajaran koding dan kecerdasan buatan (AI), serta peningkatan kompetensi Bahasa Inggris bagi guru.
Mu’ti turut menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat serta program Pagi Ceria yang dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Program tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai nasionalisme, kebugaran jasmani, dan penguatan spiritual peserta didik.
Selain itu, Kemendikdasmen bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga melakukan penguatan nilai kebangsaan melalui pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia dalam upacara sekolah, yang memuat komitmen pelajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati orang tua dan guru, belajar dengan sungguh-sungguh, rukun dengan sesama, serta mencintai tanah air Indonesia.
Tak cuma itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga menyoroti dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan dan semangat belajar peserta didik. Sebagian besar penerima manfaat program, kata dia, berasal dari lingkungan satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK.
Data terbaru mencatat lebih dari 49 juta peserta didik telah menerima manfaat program tersebut, atau sekitar 93 persen dari total peserta didik secara nasional.
“Program ini memberikan manfaat besar bagi peserta didik karena mendukung kesehatan serta meningkatkan semangat belajar anak-anak di sekolah,” ujar Mu’ti.
Konsolnas 2026: Sinergi Pendidikan Bermutu
Sebelumnya, pemerintah juga telah menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen, sebagai upaya memperkuat pendidikan bermutu pada Senin (9/2/2026) lalu.
Dalam rangkaian Konsolnas juga diselenggarakan pameran, yang bertujuan untuk menampilkan capaian inovasi dan praktik baik kebijakan pendidikan, meningkatkan sinergi antarunit kerja dalam memperkuat layanan pendidikan dasar dan menengah yang merata dan berkeadilan, serta memperluas aspirasi dan kolaborasi dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua.
Pameran tersebut melibatkan seluruh unit kerja, mulai dari Ditjen PAUD Dikdasmen, Ditjen GTKPG, Ditjen Diksi PKPLK, hingga badan pendukung seperti BSKAP serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Dalam rangkaian Konsolnas 2026, Kemendikdasmen juga menggelar diskusi panel bertajuk Kebijakan Tata Kelola dan Kesejahteraan Guru, yang menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga untuk membahas tantangan pengelolaan guru di Indonesia.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, menegaskan bahwa pemerintah menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Ia menilai guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter murid serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Keseimbangan antara peran guru, kesejahteraan, serta capaian output dan outcome pendidikan harus terus dijaga. Di sisi lain, pemerintah menyadari masih adanya tantangan, di antaranya yaitu distribusi dan pengembangan kompetensi guru di berbagai daerah,” ungkap Aba, di Depok, Senin (10/2).
Aba menyebut pemerintah terus melakukan penataan tata kelola guru secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen, distribusi, pengembangan karier, hingga kebijakan kepegawaian.
“Dari aspek kebijakan guru, pemerintah terus melakukan pembenahan sistem karier yang lebih fleksibel melalui jalur vertikal, horizontal, dan diagonal. Penyelesaian persoalan guru dan tenaga pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi, keterbukaan, serta pemahaman bersama menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Rahman Hadi, memaparkan bahwa komposisi dan rasio guru nasional saat ini pada prinsipnya telah memadai. Berdasarkan data BKN per 1 Februari 2026, dari total 6,69 juta ASN, sebanyak 2,3 juta atau sekitar 34 persen merupakan ASN guru.
“Data lainnya juga mencatat bahwa saat ini lebih dari 49 ribu ASN guru tidak hanya bertugas di sekolah negeri, namun juga mengajar di layanan pendidikan sekolah swasta. Jumlah tersebut berada di angka 2,16 persen dari total ASN guru yang ditugaskan di satuan pendidikan swasta di berbagai provinsi,” kata Rahman.
Rahman juga menyebut proyeksi pensiun guru periode 2026 hingga 2030 mencapai sekitar 357 ribu orang. Ia menilai proyeksi tersebut menjadi dasar penting bagi perencanaan formasi agar tidak terjadi kekosongan layanan pendidikan.
Rekomendasi Konsolnas 2026
Konsolnas 2026 menghasilkan berbagai rekomendasi dari sembilan komisi dalam Konsolnas 2026, sebagai rumusan penguatan kebijakan pendidikan ke depan.
“Alhamdulillah, selama tiga hari pelaksanaan Konsolidasi Nasional ini, kita telah menyamakan arah kebijakan, membahas berbagai isu strategis, serta berbagi pengalaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya memperkuat penyelenggaraan pendidikan,” ujar Wamendikdasmen Atip Latipulhayat saat menutup Konsolnas 2026, Rabu (11/2/2026).
Atip menegaskan bahwa Konsolnas bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum evaluasi dan perumusan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pendidikan.
“Forum ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi ruang untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan serta aksi nyata agar kita dapat mewujudkan amanat konstitusi, yaitu pendidikan yang bermutu dalam seluruh aspek dan manifestasinya,” tegasnya.
Senada, Sekjen Kemendikdasmen Suharti menilai rekomendasi yang dihasilkan merupakan praktik baik yang telah berjalan di berbagai daerah, sekaligus memuat pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar gagasan yang belum teruji, tetapi praktik-praktik baik yang sudah berjalan di berbagai daerah. Di dalamnya juga dirumuskan rekomendasi pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Suharti.
Suharti berharap rekomendasi lintas komisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan penguatan kebijakan dan praktik pendidikan di daerah.
Kemendikdasmen menyebut hasil Konsolnas 2026 antara lain terbangunnya kesepemahaman arah kebijakan pendidikan, menguatnya sinergi antarpihak, serta tersusunnya rekomendasi strategis sebagai wujud partisipasi semesta dalam pembangunan pendidikan.
“Kami berharap hasil konsolidasi ini juga dapat menjadi landasan bersama dalam penguatan kebijakan dan praktik pendidikan di daerah, serta mendorong keberlanjutan kerja sama pusat dan daerah dalam mendukung prioritas Presiden Prabowo,” tandas Suharti. (ADV)
