MAKLUMAT — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati SKM MKes, mengklaim bahwa Pemkab Sidoarjo berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan nilai yang cukup fantastis pada tahun lalu, berkat upaya digitalisasi.
Hal itu diungkapkan Fenny ketika menjadi narasumber dalam Maklumat Podcast yang ditayangkan di kanal YouTube MaklumatID pada 12 Desember 2025 lalu.
Mulanya, Fenny menceritakan pengalamannya di pemerintahan daerah yang cukup panjang dan melintas berbagai dinas, hingga kini diamanahkan untuk menjabat sebagai Sekda Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, menjadi Sekda memiliki tantangan yang semakin berat. Ia menandaskan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan, program, dan anggaran pemerintah, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Termasuk dalam kebijakan digitalisasi yang tengah digalakkan Pemkab Sidoarjo saat ini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
“Ini ternyata jadi Sekda itu justru tantangan semakin berat, bahwa pelayanan-pelayanan publik apapun yang terkait dengan masyarakat itu kalau kemudian masyarakat tidak melihat, tidak dilakukan oleh pemerintah secara transparan, mereka pasti akan bertanda tanya, kenapa? kenapa? gitu ya,” katanya.
“Itulah kemudian (misalnya) Kominfo, melalui Kominfo, ini kami juga coba recheck. Apa sih kekurangannya di Pemkab Sidoarjo? Apakah fiber optic-nya masih kurang? Ininya masih kurang? Kok semuanya masyarakat masih belum tahu apa yang telah dilakukan oleh pemerintah? Akhirnya Kominfo juga menyampaikan kepada kami bahwa fiber optic sudah terpasang semua, data center sudah ada, backup-nya juga sudah ada. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, kan sayang kalau ini tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat,” imbuhnya.
Upaya digitalisasi yang tengah dilakukan Pemkab Sidoarjo, menurut Fenny, membawa banyak dampak positif, terutama pada efektivitas dan efisiensi anggaran.
Ia meminta agar pembelanjaan APBD Kabupaten Sidoarjo harus dioptimalkan. Dengan upaya digitalisasi yang terpusat pada Diskominfo, maka belanja-belanja terkait urusan tersebut tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing dinas.
“Nah ternyata dengan adanya Kominfo untuk kita menyatukan bahwa segala sesuatu yang menyangkut digitalisasi itu harus terpusat di Kominfo. Nah tidak boleh lagi misalnya OPD A, B, C, D, masing-masing berlangganan sendiri internet, berlangganan sendiri telepon, berlangganan sendiri atau punya server sendiri, itu sudah tidak diperkenankan,” tandasnya.
“Komitmen itulah yang kemudian, tidak boleh lagi belanja sendiri-sendiri, supaya nanti semua terpusat di Kominfo. Kalau sudah gitu kan akhirnya ada penghematan biaya. Otomatis ya kalau kita (misalnya) beli satu botol Aqua dengan beli Aqua satu dus, harganya kan mesti berbeda,” sambung Fenny.
Berkat komitmen tersebutlah, Fenny menyebut Pemkab Sidoarjo tahun lalu berhasil melakukan penghematan hingga mencapai sekitar Rp8 miliar.
“Itulah yang kita terapkan, semacam holding, holding digital, segala sesuatu yang menyangkut digitalisasi. Ya itu akhirnya penghematan kita kurang lebih tahun kemarin delapan miliaran,” katanya.
Sekadar diketahui, Pemkab Sidoarjo melalui Diskominfo kini juga telah menggalakkan berbagai program dan inovasi digital, mulai layanan aduan di media sosial Instagram @diskominfosidoarjo dan layanan darurat @112sidoarjo atau call center 112, layanan lapor.go.id, program digitalisasi desa yang ditargetkan rampung 100% akhir tahun ini, hingga pemantauan CCTV 24 jam di 120 titik lokasi se-Sidoarjo yang bisa diakses pada laman petaku.sidoarjokab.go.id.(ADV)
