MAKLUMAT — Bisakah seseorang disebut sejarawan meski tidak pernah menempuh Program Studi (Prodi) Ilmu Sejarah? Pertanyaan itu masih relevan di tengah kebutuhan Persyarikatan untuk memperbanyak orang yang menulis hingga mendokumentasikan sejarah Muhammadiyah.
Anggota Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah, Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi, mengatakan latar belakang pendidikan ilmu sejarah bukan satu-satunya jalan untuk menjadi sejarawan. Ia merujuk pada pemikiran Kuntowijoyo dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah (1995) yang memberikan ruang bagi orang yang menulis sejarah untuk disebut sejarawan.
“Sejarawan itu tidak eksklusif. Sangat memungkinkan siapa pun menjadi sejarawan. Ada yang memang bukan sejarah akademik, dia autodidact historian. Itu sah-sah saja,” kata Ghifari kepada wartawan Maklumat.id, Senin (11/8/2026).
Menurut Ghifari, kondisi tersebut dapat dilihat dari banyaknya orang yang selama ini menghasilkan karya sejarah tanpa menempuh pendidikan ilmu sejarah secara formal. Mereka melakukan riset, mengumpulkan sumber, menulis, hingga mendokumentasikan sejarah berdasarkan kemampuan yang dipelajari di luar pendidikan formal.
Salah satu contoh di Jawa Timur adalah Andi Hariyadi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya. Ia aktif dalam kerja dokumentasi dan penulisan sejarah Muhammadiyah, meski latar belakang pendidikannya bukan ilmu sejarah. Bagi Ghifari, pengalaman seperti itu menunjukkan bahwa kerja kesejarahan dapat tumbuh dari lingkungan masyarakat dan organisasi.
“Kalau punya background ilmu sejarah, tentu akan lebih mantap. Artinya, sejarawan akademik itu ideal. Tetapi sejarawan ini ada yang memang bukan sejarah akademik, bukan by training. Dia autodidact historian. Bisa saja, dan itu sah-sah saja,” ujarnya.
Meski demikian, Ghifari tidak menyamakan begitu saja antara sejarawan yang mendapat pendidikan akademik dan orang yang belajar secara mandiri. Pendidikan formal memberikan perangkat metodologis yang lebih sistematis, mulai dari cara membaca sumber, melakukan kritik sumber, menyusun interpretasi, hingga menulis sejarah dengan ilmiah.
Perbedaan itu juga terlihat pada dua rumpun prodi yang selama ini berkembang, yakni Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah. Pendidikan Sejarah berorientasi pada pendidikan sebagai inti keilmuannya. Mahasiswa dipersiapkan untuk memahami sejarah sekaligus memiliki kemampuan mengajarkan sejarah.
Sementara itu, Ilmu Sejarah menempatkan sejarah sebagai bidang keilmuan yang dipelajari secara langsung. Ghifari menjelaskan, filsafat ilmu yang menjadi pijakan keduanya juga berbeda. Pendidikan Sejarah lebih dekat dengan filsafat pendidikan, sedangkan Ilmu Sejarah berkaitan dengan filsafat sejarah.
“Kalau Pendidikan Sejarah, filsafat ilmunya adalah pendidikan. Jadi bagaimana mendidik dengan sejarah, mendidik dalam bidang sejarah. Kalau Ilmu Sejarah, filsafat ilmunya adalah filsafat sejarah. Sehingga memang konteksnya menjadi berbeda,” jelasnya.
Perbedaan tersebut menjadi penting ketika Muhammadiyah membicarakan kebutuhan melahirkan sejarawan. Saat ini belum ada Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) yang memiliki Prodi Ilmu Sejarah. Beberapa PTMA memiliki Prodi Pendidikan Sejarah, tetapi lulusannya tetap memiliki peluang untuk terlibat dalam kerja kesejarahan, termasuk penulisan sejarah Muhammadiyah.
Ghifari melihat kondisi itu sebagai tantangan yang perlu dijawab dengan cara yang lebih terbuka. Muhammadiyah selama ini tidak menunggu lahirnya Prodi Ilmu Sejarah untuk mulai menyiapkan orang-orang yang mampu mengerjakan sejarah. Program seperti Akademi Sejarah Muhammadiyah (ASM) yang telah digelar MPI PP Muhammadiyah di Yogyakarta dan Surabaya menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan orang-orang dengan minat dan kemampuan dalam penulisan sejarah.
Di titik ini, gagasan Arnold Toynbee tentang creative minority juga relevan untuk dibicarakan. Dalam kajiannya tentang peradaban, Toynbee melihat kelompok kecil yang mampu merespons tantangan secara kreatif sebagai salah satu kekuatan yang mendorong perkembangan sebuah masyarakat. Ghifari mengatakan bahwa konsep tersebut dikenal dalam kerangka challenge and response yang menjadi bagian penting pemikiran Toynbee.
Dalam konteks sejarah Muhammadiyah, kebutuhan terhadap sejarawan dapat dibaca sebagai kebutuhan membentuk orang-orang yang mau mengambil peran tersebut. Mereka tidak harus seluruhnya berasal dari Prodi Ilmu Sejarah. Orang dari berbagai latar belakang dapat menjadi bagian dari kerja kesejarahan sepanjang memiliki kemauan belajar dan keseriusan menghasilkan karya.
Ghifari mengatakan Muhammadiyah membutuhkan orang-orang yang mampu menjaga ingatan organisasi melalui karya sejarah. Karena itu, kemampuan menulis sejarah perlu terus dikembangkan sembari tetap mendorong hadirnya pendidikan sejarah yang lebih kuat di lingkungan PTMA.
“Sehingga kita memang pelan-pelan. Kita meng-expect besar sebenarnya apa sih harapan kenapa ada ilmu ini. Karena Muhammadiyah memang membutuhkan sejarawan akademik,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan tersebut juga tidak berhenti pada kemampuan menulis sejarah dalam bentuk buku. Perkembangan teknologi membuka ruang yang lebih luas bagi orang yang memiliki pengetahuan sejarah. Sejarah dapat dikembangkan melalui media, konten digital, wisata, hingga usaha berbasis sejarah.
Universitas Muhammadiyah Metro misalnya, misalnya, memiliki gagasan profil lulusan Historio-preneurship, yakni pengembangan kemampuan sejarah yang diarahkan pada bidang usaha. Model semacam itu menunjukkan bahwa lulusan atau pegiat sejarah perlu memiliki kemampuan tambahan agar pengetahuan sejarah dapat menemukan ruang kerja yang lebih luas.
“Ilmu sejarah harus ditambahkan dengan skill lain, skill kekinian, skill digital, skill storytelling, dan lain-lain. Kalau dia hanya bisa menulis sejarah tapi tidak bisa disampaikan dengan menarik, maka akan sulit untuk menciptakan peluang baru,” pungkas Ghifari.
*) Penulis: M Habib Muzaki
