MAKLUMAT – Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerapkan sistem kerja hibrida bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini untuk merespons Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Sebagai langkah awal, ASN di lingkungan BKN akan bekerja dua hari dari rumah atau Work From Anywhere (WFA) dan tiga hari dari kantor (Work From Office/WFO). Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas kerja ASN.
“Kita ingin menunjukkan bahwa ASN bisa bekerja secara efektif dan efisien, bukan hanya menghabiskan anggaran negara,” ujar Kepala BKN Zudan Arif dalam keterangan resmi, Jumat (7/2/2025).
Selain menghemat anggaran operasional, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong ASN untuk lebih mandiri, inovatif, dan produktif. Dengan sistem kerja yang lebih fleksibel, ASN dituntut untuk memiliki keterampilan digital yang lebih baik agar tetap mampu mencapai target kerja.
“Ini juga jadi kesempatan untuk melihat siapa saja pegawai yang memiliki talenta digital dan siapa yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap sistem kerja baru,” tambah Zudan. Evaluasi akan dilakukan setiap bulan guna memastikan efektivitas kebijakan ini.
Dalam rangka mendukung implementasi WFA dan WFO, BKN juga menguji keandalan sistem digital manajemen ASN, termasuk pemanfaatan Sistem Informasi ASN (SIASN). Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah monitoring kinerja pegawai serta memastikan layanan kepegawaian tetap berjalan optimal.
Respons ASN terhadap Kebijakan Baru
Kebijakan efisiensi ini mendapat respons positif dari kalangan pegawai BKN. Deri Yusuf, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, menilai langkah ini tidak hanya sekadar pemotongan anggaran, tetapi juga menjadi refleksi bagi instansi untuk lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
“Bukan sekadar menghemat, tapi ini juga menjadi cara agar instansi lebih efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia,” ujarnya.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Chusumaningrum, Analis SDM Aparatur Ahli Madya di Gedung 2 BKN Pusat. Menurutnya, efisiensi anggaran harus dilihat sebagai peluang untuk berinovasi.
“Jika ada keterbatasan, kita harus semakin kreatif. Yang penting layanan kepegawaian tetap berjalan dengan baik,” katanya.
BKN menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya bertujuan untuk mengurangi beban anggaran negara, tetapi juga untuk menciptakan ASN yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Evaluasi dan penyempurnaan akan terus dilakukan guna memastikan efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang.
