MAKLUMAT — Pernahkah Anda merasa seperti menonton sinetron yang sama berulang-ulang, hanya dengan pemeran yang berganti-ganti? Begitu kira-kira rasanya setiap kali ada kabar reshuffle kabinet.
Nama-nama baru muncul di layar televisi, wajah-wajah lama digeser ke kursi lain, dan kita semua disuguhi narasi tentang “perubahan strategis” yang konon akan membawa angin segar bagi bangsa.
Namun, begitu layar meredup dan berita berganti, masalah yang sama tetap saja menganga: harga pangan naik, birokrasi berbelit, koordinasi antar-kementerian tumpang tindih, dan rakyat biasa masih harus antre berjam-jam hanya untuk mengurus surat keterangan yang seharusnya bisa selesai dalam hitungan menit.
Fenomena ini bukan sekadar kebetulan atau salah satu dari banyak masalah teknis pemerintahan. Ini adalah cerminan dari sebuah pola yang sudah mengakar: kabinet diperlakukan sebagai panggung politik, bukan sebagai mesin pemerintahan yang dirancang untuk bekerja. Setiap perombakan lebih mirip dengan memindahkan bidak-bidak catur demi menjaga keseimbangan koalisi, memuaskan ego partai, atau sekadar memberi tempat bagi mereka yang berjasa dalam kampanye. Bukan karena ada evaluasi mendalam tentang apakah sistem yang ada sudah efisien, apakah struktur kementerian sudah tepat, atau apakah kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh akar masalah.
Ambil contoh Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto. Sejak dilantik, kabinet ini sudah mengalami setidaknya tujuh kali reshuffle dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Tujuh kali! Kalau reshuffle terjadi lebih sering daripada kita mengganti kalender di dinding rumah, lantas hasil kerja semacam apa yang bisa diharapkan? Yang lebih ironis lagi, di antara nama-nama yang digeser atau diganti, ada yang sebenarnya sudah menerima kritik tajam karena dianggap kurang kompeten, namun tetap dipertahankan hanya karena kedekatan politik. Ini bukan lagi soal salah pilih orang, melainkan soal salah paham terhadap fungsi kabinet itu sendiri.
Padahal, sejak awal banyak pengamat sudah mengingatkan bahwa kabinet yang gemuk dengan 48 menteri dan 56 wakil Menteri bukanlah tanda kekuatan, melainkan potensi kelemahan struktural. Kabinet gemuk justru memperpanjang alur birokrasi, memicu tumpang tindih kewenangan, dan pada akhirnya membebani anggaran negara.
Alih-alih menciptakan pemerintahan yang lincah dan responsif, yang terjadi malah sebaliknya: negara menjadi gemuk, sementara rakyat tetap kurus. Lembaga-lembaga negara tidak lagi dibentuk untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, melainkan sebagai alat akomodasi kekuasaan, tempat menampung para loyalis, mitra koalisi, dan pendukung politik lainnya.
Di sinilah letak masalah mendasarnya. Kita terlalu sering terjebak dalam ilusi bahwa mengganti orang akan otomatis memperbaiki sistem. Padahal, sejarah berulang kali membuktikan bahwa tanpa perubahan mindset, budaya kerja, dan desain tata kelola yang lebih rasional, pergantian personel hanyalah sandiwara. Seperti kata pengamat Yudi Latif, pemerintahan saat ini berjalan tanpa peta yang jelas, melainkan “tambal sulam” dan berlandaskan firasat. Bahkan Menteri Keuangan yang sebelumnya digembar-gemborkan sebagai jawaban atas krisis fiskal pun ikut terseret arus pergantian, seolah-olah masalah ekonomi bisa diselesaikan dengan sekadar mengganti nama di pintu kantor.
Politik balas budi menjadi bahan bakar utama dalam dinamika ini. Sejak masa transisi kekuasaan, banyak suara yang menyayangkan bahwa kabinet yang dijanjikan sebagai zaken cabinet, kabinet yang diisi oleh para ahli berdasarkan meritokrasi ternyata lebih mirip “kabinet isi kawan”. Nama-nama yang dipanggil ke kediaman presiden terpilih lebih banyak didasarkan pada kedekatan politik, rekam jejak dalam tim kampanye, atau loyalitas terhadap partai tertentu, bukan karena kompetensi dan integritas yang teruji. Akibatnya, kepentingan elite pendukung pemerintahan lebih mendapatkan prioritas demi menjaga stabilitas rezim, sementara suara rakyat dan kebutuhan riil pembangunan terpinggirkan.
Dampaknya terasa di segala lini. Koordinasi antar-kementerian menjadi rumit karena terlalu banyak pos yang saling tumpang tindih. Proses pengambilan keputusan melambat karena harus melibatkan terlalu banyak pihak dengan kepentingan berbeda. Anggaran negara terbebani oleh gaji dan tunjangan ratusan pejabat tinggi yang sebenarnya tidak semua diperlukan. Dan yang paling parah, kepercayaan publik terhadap pemerintahan terus merosot karena rakyat merasa tidak ada perubahan nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Padahal, reformasi birokrasi yang sesungguhnya tidak boleh berhenti pada perubahan struktural semata. Seperti ditegaskan dalam berbagai kajian, semangat peningkatan kualitas birokrasi masih bersifat reformasi struktural, sedangkan reformasi birokrasi belum menyentuh secara substansial. Artinya, kita masih terjebak pada logika “ganti struktur, biarkan sistem”. Padahal, yang dibutuhkan adalah transformasi sistemik: perubahan mindset dari birokrat yang melayani kekuasaan menjadi birokrat yang melayani rakyat, penyederhanaan prosedur yang benar-benar memangkas birokrasi berbelit, serta penguatan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi jabatan publik.
Pertanyaannya, apakah kita masih akan terus membiarkan kabinet menjadi panggung politik tempat para elite berebut kursi, sementara rakyat hanya menjadi penonton yang pasif? Atau sudah saatnya kita menuntut lebih dari sekadar pergantian nama di papan nama kantor menteri? Sudah saatnya kita bertanya: apa gunanya mengganti menteri jika sistem yang membuat mereka tidak bisa bekerja dengan optimal tetap dibiarkan utuh? Apa gunanya merombak kabinet jika koordinasi antar-lembaga tetap buruk, jika transparansi masih minim, dan jika akuntabilitas publik masih menjadi barang langka?
Pada akhirnya, demokrasi tidak diukur dari seberapa sering kursi menteri digeser, melainkan dari keberanian politik untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Jika setiap reshuffle hanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan koalisi atau memuaskan ego partai, maka kita semua sedang dibohongi dengan ilusi perubahan.
Rakyat tidak butuh lebih banyak menteri; rakyat butuh pemerintahan yang bekerja. Rakyat tidak butuh kabinet yang gemuk; rakyat butuh kebijakan yang tepat sasaran. Dan rakyat tidak butuh panggung politik yang penuh drama; rakyat butuh mesin pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Maka, mari kita berhenti sejenak dari euforia setiap kali ada nama baru yang diumumkan sebagai menteri. Mari kita tanya lebih keras: apakah perubahan ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk segelintir elite yang haus kekuasaan? Karena selama kita masih memperlakukan kabinet sebagai panggung politik, selama itu pula kita akan terus menonton sinetron yang sama: ganti pemeran, ganti judul, tapi ceritanya tetap saja tentang rakyat yang dibiarkan menunggu solusi yang tak pernah datang.***
*) Penulis: Hery Purnobasuki
Guru Besar FST Universitas Airlangga; Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
