MAKLUMAT — Polemik yang berkembang seputar penggunaan kata “cangkem” oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) telah bergerak jauh melampaui konteks awalnya. Perdebatan publik seolah memisahkan kata dari situasi, suasana, dan niat yang menyertainya. Padahal, dalam komunikasi, konteks sering kali lebih menentukan makna daripada diksi itu sendiri.
Dalam ruang interaksi sosial—terutama di antara tokoh-tokoh yang telah lama saling mengenal—bahasa sering digunakan secara cair, bahkan bercanda, untuk mencairkan suasana diskusi yang tegang. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk dalam kultur Jawa, istilah cangkem kerap muncul sebagai ungkapan satire ringan yang justru menjadi penanda keakraban komunikasi, bukan ekspresi penghinaan.
Persoalan muncul ketika ekspresi yang lahir dalam nuansa kebatinan santai dan bercanda itu dipotong dari konteksnya, lalu dibaca sebagai sikap resmi negara. Di sinilah publik sering terjebak pada pemaknaan literal, tanpa memberi ruang pada kemungkinan bahwa sebuah ucapan lahir dari upaya mencairkan suasana diskusi yang memanas.
Dalam tradisi Bahasa Jawa sendiri, terdapat paradoks menarik. Bahasa dapat tampil lugas tanpa kehilangan rasa hormat, justru karena hubungan komunikasi dibangun tanpa sekat kaku antara pejabat dan rakyat. Dalam dialektika keseharian, ekspresi seperti cangkem kadang menjadi simbol keterbukaan komunikasi—penanda bahwa percakapan berlangsung dalam ruang yang akrab, bukan dalam hierarki yang menekan.
Karena itu, memaknai kata tersebut semata sebagai ungkapan kasar merupakan generalisasi yang mengabaikan konteks budaya.
Dalam perspektif dialektika sosial, ungkapan satire semacam ini justru bisa menjadi bagian dari komunikasi progresif-restoratif: sebuah cara untuk mengembalikan percakapan publik pada ruang keakraban, di mana perbedaan pendapat tidak otomatis berubah menjadi permusuhan.
Penting pula diingat bahwa kritik terhadap kebijakan haji merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Kritik dari tokoh Muhammadiyah, termasuk Buya Anwar Abbas, adalah bagian dari tradisi intelektual yang perlu dihormati. Namun, penghormatan itu tidak serta-merta meniadakan kemungkinan bahwa respons yang muncul dalam ruang dialog memiliki nuansa nonformal yang tidak dimaksudkan sebagai serangan personal.
Dalam komunikasi antartokoh yang memiliki sejarah panjang interaksi, dinamika candaan, satire ringan, atau gaya bahasa spontan sering menjadi jembatan psikologis agar perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik personal. Jika setiap ekspresi informal ditarik menjadi isu politik nasional, maka ruang dialog publik akan semakin kaku dan miskin nuansa kemanusiaan.
Tentu, pejabat publik memang dituntut berhati-hati dalam berbicara. Namun kehati-hatian itu tidak seharusnya membuat setiap ucapan yang lahir dari niat mencairkan suasana langsung ditafsirkan sebagai arogansi atau penghinaan. Publik juga perlu adil dalam membaca maksud, bukan sekadar bunyi kata.
Yang lebih penting bagi jutaan calon jemaah haji adalah kualitas pelayanan, transparansi tata kelola, serta perbaikan sistem yang berkelanjutan. Energi bangsa semestinya diarahkan pada evaluasi kebijakan dan peningkatan layanan, bukan terjebak pada polemik terminologi yang sebenarnya lahir dari interaksi manusiawi.
Karena pada akhirnya, komunikasi publik yang sehat bukan hanya soal memilih kata, tetapi juga soal kemampuan kita membaca niat baik di baliknya.
Dan dalam kehidupan berbangsa, adab bukan hanya dituntut dari pejabat, tetapi juga dari cara publik menilai sesama—dengan proporsi, kejernihan, serta kelapangan hati untuk memahami bahwa keakraban, kritik, dan satire dapat hidup berdampingan dalam dialektika bangsa yang terus belajar menjadi dewasa.
