Busyro Muqoddas: Setiap Kebijakan Publik Harus Berpegang Pada Nilai Keadilan Sosial dan Lingkungan

Busyro Muqoddas: Setiap Kebijakan Publik Harus Berpegang Pada Nilai Keadilan Sosial dan Lingkungan

MAKLUMAT — Ketua PP Muhammadiyah, Dr M Busyro Muqoddas SH MHum, menegaskan bahwa keadilan sosial dan pelestarian lingkungan bukan sekadar isu kebijakan, melainkan amanat konstitusi dan ajaran agama Islam.

Hal itu ia sampaikan ketika memberikan tausiyah dalam pembukaan diskusi publik bertajuk “Geotermal: Petaka Berkedok Potensi di Karanganyar” yang digelar Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Karanganyar, Kamis (6/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Busyro mengingatkan bahwa penyelenggaraan negara seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan alam, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai muslim, hal tersebut juga merupakan ajaran Islam yang banyak terkandung di dalam Al-Quran.

“Negeri ini berdiri atas izin dan rahmat Allah sebagai rahmatan lil ‘alamin. Karena itu, setiap kebijakan publik seharusnya berpegang pada nilai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” ujar eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Sekadar diketahui, forum diskusi publik itu sendiri membahas dampak proyek geotermal alias tenaga panas bumi, yang dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis serta mengancam kehidupan masyarakat sekitar.

Sembari menukil Surat Ar-Rum ayat 41, Busyro mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat dari ulah manusia itu sendiri, yang serakah dan eksploitatif. Sebab itu, ia menyerukan agar pembangunan harus betul-betul memerhatikan dan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan nilai kemanusiaan.

Baca Juga  Gaungkan Energi Terbarukan, Muhammadiyah Latih Kader Hijau Lewat ToT Audit Energi

“Sebagai organisasi pembaharu, Muhammadiyah berkewajiban berdiri di garda moral bangsa. Gerakan ini lahir untuk menegakkan kebenaran dan menolak setiap bentuk ketidakadilan terhadap rakyat maupun alam, tentu dengan cara-cara yang beradab, ilmiah, dan berlandaskan etika Islam,” tandas pria yang juga menjabat Anggota Dewan Pers itu.

Tak cuma itu, Busyro menandaskan bahwa perlawanan terhadap ketimpangan struktural dan kebijakan eksploitatif merupakan bagian dari jihad kebangsaan, sekaligus komitmen dalam merawat bumi, membela rakyat, dan menjaga masa depan Indonesia dalam bingkai rahmatan lil ‘alamin.

*) Penulis: Ubay NA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *