MAKLUMAT – Busyro Muqoddas, anggota Dewan Pers mengajak semua insan pers, jurnalis, perusahaan media, organisasi masyarakat (ormas), hingga perguruan tinggi bergandengan tangan untuk segera mengambil sikap guna menolong demokrasi di Indonesia yang sedang bermasalah.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi dari Dewan Pers, Busyro Muqoddas, dalam acara pembukaan Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Busyro mengatakan situasi demokrasi di Indonesia perlu segera diselamatkan, mengingat situasi saat ini sudah meresahkan. Ia menyinggung adanya keterbatasan informasi yang bisa diperoleh publik secara murah atau gratis, termasuk dalam mengakses informasi tragedi bencana nasional di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
“Tragedi bencana nasional di Indonesia ini masuk kategori tragedi hilir, terjadi hilirisasi program nasional yang terindikasi dengan Proyek Strategis Nasional atau sejenisnya. Setelah kami lacak bersama-sama, kesimpulan yang meresahkan adalah sumber malapetaka itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan yang didasarkan pada UU Ciptaker, UU Minerba, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lain di era Pak Jokowi sebagai presiden,” kata Busyro.
Tragedi bencana, kata Busyro, tidak hanya terjadi di tiga wilayah tersebut, tetapi juga di daerah lain, seperti Rempang, Wadas, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, Morowali, dan sebagainya. Bencana itu, menurut Busyro, bersumber dari payung hukum yang dibuat pemerintah bersama partai politik melalui DPR.
“Mau bilang apa kita? Kesimpulannya, negara ini semakin tidak demokratis, tidak membutuhkan demokrasi,” kata eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Busyro menilai masyarakat saat ini semakin mengalami keterbatasan untuk memahami hak-haknya.
“Jangankan memahami, mengetahui hak saja kesulitan. Mengapa? Tidak ada informasi yang jernih, bebas, bertanggung jawab, dengan biaya murah atau tanpa biaya, yang bisa diakses oleh masyarakat. Seakan-akan nama-nama peristiwa di Aceh, Sumbar, dan Sumut itu seakan-akan biasa saja. Paling, keprihatinan sesaat saja. Tapi, apa gunanya keprihatinan itu jika tidak diantisipasi dengan cerdas?”
Karena itu, kata Busyro, Dewan Pers mengajak semua pihak untuk mewujudkan visi dan misi Dewan Pers, yaitu menjadikan pers yang independen, beretika, dan berintegritas.
“Saya selaku unsur warga negara dan sekarang bersama sembilan orang di Dewan Pers, tidak mungkin bekerja sendiri, berkhidmat sendiri, mustahil. Karena itu, [upaya] menggalang [dukungan] harus terus kita lakukan. Koruptor itu penggalangannya luar biasa. Ada pendengung (buzzer), aktivis kampus, aktivis organisasi keagamaan, parpol, pebisnis-pebisnis yang tidak mau melewati jalan yang bersih,” kata Busyro.***
