MAKLUMAT – Sikap Partai Demokrat yang menyatakan dukungan atas wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menjadi sorotan publik. Hal itu dinilai bertentangan dengan pandangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang semasa pemerintahannya justru menolak mekanisme tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyebut keputusan partai mengenai isu ini bergantung pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai SBY.
“Kalau semua kebijakan di Partai Demokrat itu kan tentu di ketua umum, dan hal-hal yang sangat strategis itu juga ada di Ketua Majelis Tinggi kami, yaitu Pak SBY dengan anggota Majelis Tinggi,” ujar Riefky saat di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Situasi dan Zaman yang Sudah Berbeda
Riefky menekankan, konteks masa kini berbeda dengan di masa lalu era pemerintahan SBY. Ia menyebut Demokrat masih memantau dan menilai kebutuhan masyarakat saat ini.
“Mari kita coba lihat bagaimana situasi hari ini dan situasi yang lalu. Mungkin setiap masa berbeda kebutuhan masyarakat itu,” kata Riefky.
Wacana soal Pilkada oleh DPRD, alias mengubah sistem Pilkada langsung menjadi tidak langsung, mencuat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti mahalnya sistem politik di Indonesia.
Prabowo membandingkan sistem di Indonesia dengan di negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, hingga India, yang dianggap lebih efisien.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo saat peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC Bogor, Kamis (12/12/2024) lalu.
“Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita,” sambungnya.
SBY Tolak Pilkada Tidak Langsung
Sementara itu, sikap SBY terhadap Pilkada tidak langsung terlihat jelas pada 2 Oktober 2014 silam, kala ia menandatangani dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait Pilkada langsung.
Langkah tersebut ia ambil setelah DPR menyetujui UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
SBY menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk perjuangan untuk mempertahankan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
“Izinkan saya berikhtiar demi kedaulatan rakyat dan demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tandas SBY kala itu.
Pro-Kontra di Internal Demokrat
Dukungan Demokrat terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat.
Di satu sisi, ada yang menganggap kebijakan tersebut dapat menekan biaya politik. Namun, di sisi lain, sejumlah pihak mempertanyakan konsistensi partai terhadap nilai-nilai demokrasi yang pernah diperjuangkan SBY.
Dengan wacana ini, perhatian kini tertuju pada keputusan strategis yang akan diambil oleh AHY dan Majelis Tinggi Partai Demokrat, terutama menyangkut arah politik partai ke depan.
