MAKLUMAT – Partai Demokrat menyatakan bakal mengkaji usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sekretaris Jenderal Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyebut bahwa biaya Pilkada yang sangat tinggi menjadi alasan untuk mempertimbangkan gagasan tersebut.
“Nanti dibicarakan para ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai,” ujar Riefky usai menghadiri perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Ketua DPP Demokrat, Herman Khaeron, menambahkan bahwa usulan tersebut memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam undang-undang. Namun, ia menekankan pentingnya revisi undang-undang terlebih dahulu sehingga semua fraksi di DPR dapat menyampaikan pendapatnya.
“Apakah inisiatif nanti dari DPR atau pemerintah, karena kan harus dibahas dalam mekanisme revisi UU,” jelas Herman dalam kesempatan yang sama.
Herman juga menegaskan bahwa fraksi Demokrat akan mengkaji usulan ini secara mendalam. Ia menyebut bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan usai pelaksanaan Pilkada. “Kalau caranya akan kita tinjau mana yang lebih menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Meski demikian, Herman belum dapat memastikan apakah usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam undang-undang pemilu. Menurutnya, kajian lebih lanjut masih diperlukan sebelum DPR mengambil keputusan. “Nanti kita lihat dulu karena akan diumumkan oleh DPR,” tambahnya.
Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan tersebut dengan menekankan pada efisiensi pemilihan kepala daerah. Ia menyoroti mahalnya biaya Pilkada yang baru saja dilaksanakan.
“Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ungkap Prabowo saat di SICC, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Prabowo memberikan contoh negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dengan menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. “Sekali milih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itu lah yang milih Gubernur, milih Bupati,” ujarnya.
Ia menambahkan, penghematan anggaran dari sistem tersebut dapat dialokasikan untuk kebijakan strategis lainnya. “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya saja,” pungkas Prabowo.
