JAKARTA – Desakan rakyat berbuah hasil. DPR RI resmi menghentikan tunjangan perumahan anggota dewan per 31 Agustus 2025. Tidak hanya itu, kunjungan kerja (kunker) luar negeri juga diblokir lewat moratorium sejak 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan resmi kenegaraan.
Keputusan ini diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai Rapat Konsultasi Pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi, Jumat (5/9/2025). “Evaluasi ini untuk memastikan DPR mendengar aspirasi rakyat dan mengambil langkah nyata,” ujar Dasco dikutip dari laman DPR.
Pemangkasan tidak berhenti di tunjangan rumah. Fasilitas lain yang dipangkas antara lain biaya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi. Dasco menegaskan DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan.
Selain itu, anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politiknya juga tidak akan menerima hak-hak keuangan. Pimpinan DPR bahkan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berkoordinasi dengan mahkamah kehormatan partai untuk menindaklanjuti.
17 Tuntutan Rakyat
Langkah DPR diambil bersamaan dengan deadline publik pada 5 September 2025 terkait 17 Tuntutan Rakyat. Aspirasi tersebut antara lain meminta pembekuan kenaikan gaji/tunjangan DPR, transparansi anggaran, hingga pemeriksaan anggota bermasalah oleh Badan Kehormatan DPR.
Tuntutan lain menyasar Presiden, TNI, Polri, hingga kementerian sektor ekonomi. Misalnya penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembebasan demonstran yang ditahan, penghentian kekerasan polisi, serta komitmen pemerintah untuk memastikan upah layak dan mencegah PHK massal.
Selain 17 tuntutan jangka pendek, terdapat 8 tuntutan tambahan dengan deadline setahun lagi, yakni 31 Agustus 2026.
