MUHAMMADIYAH sudah mendarah daging dalam tubuh Zaenuddin. Lahir dalam keluarga Muhammadiyah dan dua dekade aktif di Pemuda Muhammadiyah. Kini, dia terjun ke politik dan memilih PDIP sebagai langkah perjuangannya.
”Saya kader PDIP. Tapi, saya tetap kader Muhammadiyah dan untuk memperjuangkan Muhammadiyah,” kata Zaenuddin, ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang kepada Maklumat.id.
Menurut mantan ketua KPU Kota Malang tersebut, adalah penting bagi kader-kader Muhammadiyah saat ini untuk berdiaspora dalam berpolitik. Memang, tantangannya akan berbeda ketika berada dalam partai politik yang memiliki kultur berbeda.
”Justru di situ lah seorang kader diuji ketangguhannya. Kader Muhammadiyah harus berani dan memberikan dampak riil dalam aspek sosial masyarakat. Keputusan memilih PDIP juga tidak lepas dari support dan untuk Muhammadiyah,” lanjut Zaenuddin yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Kota Malang itu.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu tersebut mengakui, keberadaannya sebagai kader PDIP bukan tanpa masalah. Setidaknya ada dua problem pokok yang harus dia hadapi. Pertama, stigma negatif di internal warga Muhammadiyah terhadap kader yang terjun dalam dunia politik. Kedua, pilihannya bergabung dengan PDIP yang memunculkan pandangan negatif di sesama kader Muhammadiyah yang terjun dalam dunia politik.
”Dengan menjadi kader PDIP dengan kultur yang ada, membuat kemampuan dalam berdakwah menjadi lebih kaya dan beragam. Perlahan tapi pasti dan tidak serta merta konfrontatif terhadap kultur dalam partai politik. Di sini lah keberanian dan ketangguhan seorang kader diuji,” ujar Zaenuddin.
Prinsipnya, dengan terjun ke politik, bisa memberikan akses untuk menguatkan dakwah Muhammadiyah. Salah satunya dengan memberikan akses pendidikan. Beberapa kali Zaenudin telah mengupayakan bantuan perbaikan dan pengalokasian dana tambahan untuk sekolah yang rusak maupun peserta didik yang tidak mampu dengan PIP.
Dia mencontohnya, SMP Muhammadiyah Sumbersari Kota Malang. Apa yang telah dilakukannya ini semata-mata menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Muhammadiyah dan masyarakat secara umum. Tentunya sebagai seorang kader yang tangguh dan berani untuk memberi dampak nyata terhadap sosial.
Lalu, sebagai calon legislatif yang berkontestasi untuk menduduki kursi DPRD Kota Malang melalui Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Lowokwaru, Zaenuddin memiliki beberapa gagasan untuk pendidikan. Sebab, Malang dikenal sebagai kota pendidikan. Gagasan yang dia usung adalah perhatian pendidikan non formal bagi masyarakat yang tidak mampu untuk disediakan aksesnya.
Melihat potensi banyaknya Perguruan Tinggi di Kota Malang membuat Zaenudin optimistis dalam ikhtiar mewujudkan gagasannya. ”Kita ambil salah satu contoh, perputaran uang di UB saja hampir sama dengan dengan APBD Kota Malang. Bayangkan berapa banyak perguruan tinggi di Kota Malang bila semua kampus tersebut dikoordinir dan sekian persennya dijadikan sebentuk CSR bagi pendidikan non formal untuk masyarakat tidak mampu” ucapnya.
Adapun beberapa isu yang diusung Zaenuddin sebagai calon legislatif di Kota Malang adalah permasalahan korupsi, pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, banjir, pengelolaan parkir dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (*)
Reporter: Iqbal Darmawan
Editor: Mohammad Ilham
