MAKLUMAT — Kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran di Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta Al-Khilafa di Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), atas dugaan menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan jumlah tidak sesuai fakta lapangan, semakin menguat.
Ironisnya, dugaan penyelewengan itu bukan kabar baru. Dalam tiga tahun terakhir, proses belajar mengajar di SLB Al-Khilafa dilaporkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perwakilan Pemuda Desa Tekasire, Muh Odit Kudratun, menjelaskan hasil pertemuannya dengan Kepala Yayasan dan Kepala SLB Al Khilafa.
“Dari tanggal 19 Mei 2025 pemuda melakukan pertemuan dengan Bapak Asikin selaku Kepala Yayasan SLB Al-Khilafa dan anak kandung Bapak Asikin selaku kepala sekolah untuk meminta kejelasan dan keterbukaan informasi publik mengenai sumber pendapatan anggaran dan jumlah data siswa yang ada di sekolah tersebut,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Maklumat.ID, Jumat (23/5/2025).
“Kesimpulan pertemuan, kepala sekolah menjanjikan akan memberikan tanggal 4 Mei 2025 data-data yang diminta oleh beberapa pemuda,” sambung Odit.
Upaya klarifikasi dilakukan secara berkelanjutan. Pada Selasa, 20 Mei 2025, para pemuda kembali menemui kepala sekolah untuk menagih janji keterbukaan data. Namun, hasilnya tetap nihil.
“Hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, beberapa pemuda kembali menghadap anak kandung Bapak Asikin selaku kepala sekolah SLB Al-Khilafa untuk kembali menagih janji kepada kepala yayasan tersebut. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kepala sekolah kembali menjanjikan akan memberikan data-data jam 16:00,” jelas Odit.
Janji demi janji yang tak kunjung ditepati membuat para pemuda mendatangi sekolah untuk ketiga kalinya pada waktu yang telah disepakati. Namun, alih-alih mendapatkan kejelasan, diskusi justru berubah menjadi kericuhan. Pemicu utamanya adalah sikap tertutup kepala sekolah dan operator yang dinilai tidak memiliki iktikad baik dalam memberikan informasi yang menjadi hak publik.
Situasi semakin panas saat sejumlah pemuda menolak dugaan suap yang diduga ditawarkan oleh operator SLB Al-Khilafa di akhir pertemuan. “Pada saat proses pulang tersebut, operator SLB Al-Khilafa mencoba memberikan suap terhadap sejumlah pemuda. Hal demikian ditolak oleh pemuda yang ada,” kata Odit.
Atas kejadian tersebut, para pemuda mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB serta Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk turun langsung melakukan audit menyeluruh terhadap SLB Al-Khilafa.
“Dalam hal ini, pemuda meminta kepada Dinas Dikbud NTB bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk turut mengaudit secara langsung di SLB Al-Khilafa,” tegas Odit.
Masalah transparansi anggaran di sekolah yang didanai negara, apalagi menyangkut kelompok rentan seperti siswa berkebutuhan khusus, tidak bisa dianggap sepele. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara tegas mewajibkan lembaga publik, termasuk sekolah, membuka akses informasi kepada masyarakat.
SLB Al-Khilafa kini menjadi sorotan. Publik menunggu tindakan tegas dari aparat pengawas agar anggaran pendidikan tidak menjadi bancakan oleh segelintir oknum tak bertanggung jawab.