MAKLUMAT – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Jember meningkatkan upaya perluasan cakupan imunisasi. Pekan lalu, dihelat kegiatan advokasi dan supervisi di wilayah kerja Puskesmas Silo 2.
Langkah itu dilakukan sebagai respons atas Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang terdeteksi di sejumlah wilayah. Program tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) untuk menekan penyebaran penyakit.
Kegiatan melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya, Dinkes PPKB Jember, UNICEF, jajaran Puskesmas Silo 2, serta tokoh masyarakat setempat. Supervisi difokuskan pada kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan logistik, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan imunisasi.
Selain itu, dilakukan pula pertemuan dengan Ketua Fatayat NU Kecamatan Silo sebagai upaya memperkuat dukungan sosial. Organisasi tersebut dilibatkan untuk membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi.
Suradi, perwakilan UNICEF, mengatakan bahwa cakupan imunisasi yang belum optimal menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus campak di wilayah tersebut.
”Dampak pandemi dan rendahnya cakupan imunisasi sebelumnya, saat ini muncul KLB campak di tiga puskesmas, yakni Silo 2, Ledokombo, dan Sumberjambe. Ini perlu segera ditangani bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Dinkes PPKB Jember Syahroni Bahtiar menekankan pentingnya pelaksanaan imunisasi sesuai prosedur yang berlaku.
”Seluruh proses harus berjalan sesuai SOP, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, untuk menjamin mutu layanan dan keamanan sasaran,” katanya.
Dukungan dari Fatayat NU dinilai penting dalam mendorong penerimaan masyarakat. Melalui pendekatan sosial dan keagamaan, organisasi tersebut turut menyosialisasikan bahwa imunisasi aman dan tidak bertentangan dengan nilai keagamaan.
Dinkes Jember berharap kegiatan advokasi dan supervisi itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam imunisasi sekaligus menekan penyebaran campak. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, mitra internasional, dan tokoh masyarakat dinilai menjadi kunci dalam memperkuat program kesehatan di tingkat lokal. (SPT)
