MAKLUMAT – Perum Bulog akhirnya buka suara terkait kelangkaan Minyakita yang mencekik warga di berbagai daerah. Direktur Pemasaran Bulog, Febby Novita mengungkapkan bahwa pihak swasta masih mendominasi jalur distribusi minyak goreng rakyat tersebut hingga 75 persen.
Febby menjelaskan berdasarkan Permendag Nomor 43 Tahun 2025, BUMN Pangan sebenarnya mendapatkan porsi distribusi minimal 35 persen. Namun, jatah tersebut harus dibagi rata antara Bulog dan BUMN pangan lainnya.
”Porsi penyaluran langsung dari Bulog secara keseluruhan hanya berkisar di angka 21 persen dari total Domestic Market Obligation atau DMO,” ujar Febby di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Ia mengatakan dominasi swasta yang mencapai tiga perempat pasar ini memicu hambatan pasokan di tingkat distributor. Padahal, Bulog mencatat telah menggelontorkan 110 juta liter Minyakita sejak Januari hingga Mei 2026, khususnya ke pasar-pasar yang terdata dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Kondisi lapangan justru jauh panggang dari api. Inspeksi mendadak Ombudsman RI beberapa hari lalu menemukan stok MinyaKita kosong melompong di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Senen.
Ironisnya, di Pasar Raya Johar Baru, harga justru terbang ke angka Rp19.000 per liter, jauh melampaui HET pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Ketimpangan distribusi antara BUMN dan swasta menjadi lubang menganga dalam kontrol harga pangan. Ketika Bulog hanya memegang kendali 21 persen stok, intervensi pasar sulit berjalan efektif.
Dominasi swasta sebesar 75 persen memberikan ruang besar bagi rantai distribusi panjang yang rawan praktik penimbunan atau pengalihan stok ke produk premium, sehingga rakyat kecil harus menebus minyak goreng “subsidi” dengan harga mencekik.
