MAKLUMAT – Pesan tegas Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam rapat kabinet merah putih pertama kepada seluruh menteri, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/20/2024).
Presiden berpesan, “Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan keluar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien.”
Efisiensi anggaran adalah respons yang relevan terhadap tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa kini.
Langkah ini menunjukkan urgensi untuk memprioritaskan anggaran publik demi kesejahteraan rakyat, mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat di tengah kondisi ekonomi global.
Efisiensi Anggaran: Perubahan yang Mendesak
Pengeluaran dalam bentuk kegiatan seremonial, sarasehan, konferensi, atau perjalanan ke luar negeri di berbagai sektor seringkali menghabiskan anggaran besar, tanpa hasil yang terasa bagi masyarakat.
Jarang sekali kegiatan-kegiatan itu memberikan dampak nyata, hanya simbolis tanpa menghasilkan suatu strategi kebijakan. Oleh karena itu, wacana Prabowo untuk menekan pemborosan anggaran ini sangat tepat dan relevan.
Belanja itu berarti menghemat biaya operasional yang selama ini terkuras guna acara seminar dan sejenisnya. Sebut saja pejalanan dinas terdiri dari beberapa komponen seperti: uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi khusus.
Dampak juga ditingkatkan dengan alokasi anggaran yang lebih efektif di sektor-sektor yang menjadi prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan jaring pengaman sosial. Sebuah program kesejahteraan rakyat yang lebih kuat lagi utamanya dalam bentuk subsidi, isentif terhadap usaha kecil, dukungan terhadap sektor-sektor rentan seperti petani-nelayan.
Copot Pemimpin yang Tidak Siap Kerja
Prabowo menegaskan kepada menteri-menteri lebih berani, tidak ragu-ragu memberi pelayanan terbaik pada rakyat. Pejabat-pejabat yang dibawah kementrian yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk kepentingan bangsa dan rakyat, copot segera, suruh tinggal di rumah saja. Begitu banyak orang yang siap mengabdi.
Betapa pentingnya kompetensi dan kinerja nyata di birokrasi dan kabinet. Ia menunjukkan situasi bahwa tantangan bangsa ini menghendaki seorang pemimpin yang cekatan, efisien, dan pro-rakyat.
Kinerja pejabat publik harus diukur dari hasil nyata, bukan kinerja simbolis, apalagi pencitraan. Pejabat yang tidak dapat beradaptasi dan tidak memberikan manfaat positif bagi rakyat, menjadi beban anggaran negara, dan karenanya harus dievaluasi.
Optimasi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat
Langkah efisiensi ini sejalan dengan harapan masyarakat agar negara lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan terutama pada masa sulit seperti saat ini.
Beberapa sektor yang akan sangat terbantu dengan optimalisasi anggaran adalah sebagai berikut: kesehatan, peningkatan layanan kesehatan dan distribusi fasilitas di daerah terpencil serta kepulauan.
Pendidikan, bantuan operasional sekolah, dan beasiswa bagi siswa tidak mampu; bantuan sosial, dimana memberikan bantuan langsung tunai, subsidi terhadap bahan pokok, dan stimulus ekonomi bagi UMKM.
Kebijakan ini akan memberikan saling kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah, karena rakyat akan melihat negaranya sungguh-sungguh menggunakan keuangan negara untuk mereka bukan untuk kepentingan elit-elit di dalam birokrasi.
Pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat agar penghematan ini benar-benar bisa dialokasikan untuk program-program prioritas dan tepat sasaran.
Harus juga terjadi kultur perubahan birokrasi yang lebih solutif, prima, dan nyata dalam mengolah pelayanan publik. Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh koordinasi dari tingkat pusat sampai pimpinan daerah.
Jadi Presiden Prabowo Subianto akan menjadi refleksi dari tekad memperjuangkan perubahan-perubahan mendukung konsep negeri ini lebih efisien dan terfokus kepada rakyat melalui pembangunan yang lebih konsisten serta sesuai dengan kebutuhan nyata rakyat.
Kebijakan ini bukan sekadar soal penghematan, namun harus ada upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Jika dilaksanakan secara konsisten dan transparan, langkah ini menjadi titik balik bagi efektivitas birokrasi dan kemajuan Indonesia ke depan.
_____
*) Penulis: Muhammad Manu, adalah Mahasiswa S3 Ilmu Manajemen Universitas Ciputra Surabaya dan Anggota LHKP PWM Jawa Timur
