MAKLUMAT — Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) yang mewajibkan pemanfaatan 20 persen Dana Desa untuk memperkuat ketahanan pangan ditegaskan harus berdampak dan terukur. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan strategi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional dan kemandirian bangsa.
Hal itu disampaikan Penasihat Mendes PDT, Prof Dr Zainuddin Maliki MSi, saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran BUMDes dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan,” yang digelar di Balai Desa Riyung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Senin (25/12/2025).
“Ditegaskan dalam asta cita kedua bahwa Presiden Prabowo berusaha memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa, salah satunya melalui swasembada di sektor pangan,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima Maklumat.id, Selasa (16/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Zainuddin menegaskan bahwa swasembada pangan memiliki keterkaitan erat dengan pertahanan nasional dan kemandirian bangsa. Karena posisinya yang strategis, Zainuddin menyebut bahwa Mendes PDT Yandri Susanto telah menegaskan agar alokasi 20 persen Dana Desa benar-benar digunakan untuk mendukung program swasembada pangan.
Di hadapan kepala desa, pengelola BUMDes, pendamping desa, tokoh pemuda, dan masyarakat, Zainuddin yang juga merupakan Sekretaris Eksekutif Strategic Policy Unit Kementerian Desa menekankan pentingnya memperhatikan tiga pilar utama dalam ketahanan pangan desa.
Pertama, ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi berbasis potensi lokal. Kedua, akses dan keterjangkauan pangan melalui penguatan distribusi serta kelembagaan ekonomi desa. Ketiga, keberlanjutan sistem pangan desa yang menuntut inovasi, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta penguatan kapasitas masyarakat.
Ia mencontohkan kondisi lapangan yang ditemuinya sebelum FGD dimulai. Saat turun ke sawah dan berbincang dengan petani, diketahui bahwa produktivitas gabah masih berada di kisaran 4-5 ton per hektare. “Di Karawang ada praktik inovasi yang berhasil menaikkan menjadi 7 hingga 8 ton perhektar,” ungkapnya.
Selain itu, sosok yang pernah menjabat anggota DPR RI periode 2019-2024 itu juga menyoroti praktik pemasangan jaringan kawat listrik di pematang sawah untuk membasmi hama tikus yang dinilai berisiko tinggi. Padahal, menurutnya, sudah tersedia teknologi sensor yang mampu mendeteksi keberadaan lubang tikus sehingga pengendalian hama dapat dilakukan dengan risiko yang lebih rendah.
“Intinya dalam mendukung program swasembada pangan sangat dibutuhkan inovasi,” tandas Zainuddin.
Untuk memastikan penggunaan Dana Desa benar-benar berdampak positif, ia mendorong pemerintah desa menerapkan strategi octahelix. Strategi ini menekankan kolaborasi multipihak dengan mengoptimalkan peran BUMDes dan koperasi desa, serta melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, lembaga keuangan, komunitas sosial, hingga TNI dan Polri.
“TNI dan Polri yang memiliki Gugus Tugas Ketahanan Pangan bisa membantu memberikan pendampingan lapangan, pengamanan distribusi, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, serta penguatan disiplin dan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, ia mengaku optimistis alokasi 20 persen Dana Desa dapat memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional dari akar rumput. Namun demikian, ia mengingatkan agar pengelolaan Dana Desa tidak berhenti pada sekadar serapan anggaran.
“Ia harus berdampak pada produksi, pendapatan, dan ketahanan pangan rumah tangga desa,” pungkas Zainuddin, yang juga pernah menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura).
