MAKLUMAT — Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPPA) PP Aisyiyah bekerja sama dengan Program INKLUSI Aisyiyah menggelar Madrasah Politik Perempuan bertajuk Workshop Pengembangan Program #SerialKader Berkhidmat di Lembaga Publik secara daring, Sabtu (4/10/2025).
Ketua LPPA PP Aisyiyah, Siti Syamsiyatun, menyampaikan bahwa Madrasah Politik Perempuan merupakan bagian dari mandat LPPA untuk melaksanakan pendidikan politik bagi kader Aisyiyah.
“Madrasah ini adalah wahana untuk kita belajar, dan sejak 2023 kami sudah mulai melaksanakan berbagai pendidikan politik bagi pemilih lansia, difabel, juga pendidikan kapasitas untuk calon legislatif dan eksekutif,” ujarnya.
Ia menjalaskan, kegiatan tersebut difokuskan untuk mempersiapkan kader-kader Aisyiyah, agar mampu menduduki jabatan publik.
“Tujuan dari Madrasah Politik Perempuan Serial Kader Berkhidmat di Lembaga Publik ini antara lain untuk memperoleh masukan dan merumuskan strategi yang perlu dilakukan oleh LPPA, termasuk menjaring kader yang tertarik memasuki lembaga publik seperti KPU, Bawaslu, KPI, Komnas Perempuan, dan KPAI,” terangnya.
Dorongan untuk Terjun ke Politik
Lebih lanjut, Syamsiyatun juga menekankan pentingnya dorongan bagi kader-kader Aisyiyah agar percaya diri dalam terjun ke dunia politik formal. Menurutnya, kader-kader Aisyiyah memiliki kapasitas dan kemampuan yang unggul, namun tidak memiliki kepercayaan diri untuk masuk dan berkiprah di politik.
“Sebetulnya kapasitas kader kita bagus dan memiliki kemampuan, tetapi mungkin kepedeannya (kepercayaan diri) yang agak kurang. Karena itu, para narasumber akan membantu memberi pencerahan, tips, dan pemetaan potensi agar kader kita bisa berhasil, bukan sekadar menjadi penggembira,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Umum PP Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rochimah menegaskan bahwa peran perempuan dalam lembaga publik merupakan bagian dari amanah kekhalifahan yang ditegaskan dalam Islam.
“Baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran sebagai khalifah di muka bumi, dan kekhalifahan itu salah satunya diwujudkan dengan berkhidmat lewat lembaga-lembaga publik,” tandasnya.
Muhammadiyah dan Aisyiyah Memandang Politik
Lebih lanjut, Tri Hastuti menjelaskan bahwa pandangan Muhammadiyah dan Aisyiyah terhadap politik sudah memiliki landasan ideologis yang kuat. “Posisi Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam politik sudah jelas jika kita membaca khittah Muhammadiyah, mulai dari Muktamar Ujung Pandang, Surabaya, Denpasar, hingga Makassar,” paparnya.
Ia menyebutkan bahwa dalam Khittah Ujung Pandang (Muktamar ke-38 tahun 1971), Muhammadiyah menegaskan tiga hal: pertama, tetap murni sebagai organisasi dakwah Islam yang tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun; kedua, anggota boleh bergabung dengan partai politik lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar Muhammadiyah; ketiga, PP Muhammadiyah diberi mandat membuat langkah-langkah untuk mendukung pembangunan nasional.
Menyiapkan Kader
Sebab itu, Tri Hastuti mengapresiasi langkah LPPA menyiapkan kader perempuan sejak dini untuk mengambil peran strategis di lembaga publik.
“Apa yang dilakukan LPPA ini sangat baik, karena tidak pas kalau baru ketika partai politik kekurangan tiga puluh persen kepemimpinan perempuan, baru sibuk mencari calon. Partai politik juga harus investasi lama untuk menumbuhkan orang-orang yang mumpuni, tidak tiba-tiba nobody jadi somebody tanpa proses,” sebutnya.
Ia menambahkan bahwa kader Aisyiyah perlu terus berkomitmen dalam perjuangan politik kebangsaan. “Teman-teman tidak hanya datang dan pergi, tapi terus-menerus mengawal. Di partai politik memang harus seperti itu,” pungkas Tri Hastuti.
Melalui Madrasah Politik Perempuan ini, LPPA PP Aisyiyah berharap lahir lebih banyak kader perempuan yang siap berkhidmat dan memberikan kontribusi nyata di lembaga-lembaga publik, sejalan dengan semangat dakwah pencerahan Aisyiyah.
