MAKLUMAT — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh menolak rencana pemerintah pusat yang akan memotong dana transfer ke daerah (TKD) untuk Aceh dan sejumlah provinsi lain. Penegasan itu disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ungkap Muzakir Manaf, dikutip dari laman resmi DLHK Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem—sapaan akrab Muzakir Manaf—menyampaikan bahwa kebijakan pemotongan TKD akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi mengganggu pelaksanaan program prioritas yang tengah dijalankan Pemerintah Aceh.
Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, alokasi dana transfer ke daerah pada tahun 2025 mengalami pemangkasan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa provinsi lain bahkan tercatat mendapat pengurangan hingga 35 persen.
Mualem menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Aceh tetap berkomitmen menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Mualem juga mendorong adanya ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan fiskal bisa diambil secara proporsional dan adil.
“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegas Mualem.
Comments