Gubernur Khofifah: Jatim Siap Jalankan Program Prioritas Presiden Prabowo

Jatim siap jalankan program Prabowo

MAKLUMAT — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2/2026).

Rakornas ini mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045. Sejumlah kepala daerah, pimpinan DPRD, unsur TNI-Polri, hingga kementerian dan lembaga negara turut hadir.

Dalam forum tersebut, Khofifah menegaskan komitmen Jawa Timur untuk menjalankan dan menyukseskan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo.

“Jawa Timur siap bersinergi dan memastikan seluruh program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara optimal di daerah,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulis, Selasa (3/2/2026).

Khofifah menyebut, berbagai kebijakan nasional telah berjalan baik di Jawa Timur. Salah satunya di sektor pangan, di mana Jawa Timur dinilai berhasil mewujudkan swasembada pangan dan kini bergerak menuju kedaulatan pangan.

Selain itu, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi tercepat dan terbanyak menuntaskan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 8.494 koperasi telah berbadan hukum, terdiri atas 8.420 koperasi baru dan 74 koperasi hasil pengembangan.

Baca Juga  Raker IKA Unair, Gubernur Khofifah Dorong Penguatan Program Prioritas dan Kontribusi Nyata

Secara nasional, Jawa Timur juga menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak, yakni 4.716 desa atau sekitar 23 persen dari total desa mandiri di Indonesia.

“Kami percaya pembangunan desa harus menyentuh aspek mendasar dan berkelanjutan, mulai dari penguatan ekonomi lokal, pelayanan kesehatan, hingga kelestarian lingkungan,” kata Khofifah.

Pendidikan dan Penguatan SDM

Di sektor pendidikan, Khofifah menegaskan dukungan Jawa Timur terhadap agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Indonesia Emas 2045. Hingga kini, Jawa Timur telah mengoperasikan 26 Sekolah Rakyat (SR), terbanyak secara nasional.

Menurut Khofifah, Sekolah Rakyat menjadi instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata.

Selain itu, Pemprov Jatim juga mengembangkan enam sekolah Taruna, yakni SMAN Taruna Angkasa di Madiun, SMAN Taruna Bhayangkara di Banyuwangi, SMAN Taruna Brawijaya di Kediri, SMAN Taruna Nala di Malang, SMAN Taruna Madani di Pasuruan, serta SMAN 2 Taruna Pamong Praja di Bojonegoro.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh kepala daerah menjaga dan mengelola kekayaan alam demi kepentingan rakyat.

“Saya mengajak kita semua bersatu demi kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Baca Juga  Video Hoax Janjikan Santunan Viral, Khofifah: Itu Rekayasa AI

Ia menegaskan target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara maju modern dengan kualitas hidup rakyat yang lebih baik, mulai dari pemenuhan gizi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pendapatan yang layak.

Presiden juga menyinggung pelaksanaan Strategi Transformasi Bangsa yang tertuang dalam delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan delapan program hasil terbaik cepat.

Capaian Nasional dan Peran Daerah

Dalam Rakornas tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan dampak nyata.

Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 5,04 persen pada triwulan III 2025, dengan ekspor meningkat 8,14 persen sepanjang kuartal I–III 2025. Investasi sepanjang 2025 juga menyerap lebih dari 2,7 juta tenaga kerja.

Di sektor sosial, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 60 juta penerima setiap hari, sementara 70 juta masyarakat memperoleh layanan cek kesehatan gratis. Sebanyak 83.227 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga telah terbentuk di seluruh Indonesia.

Tito menegaskan, Rakornas menjadi sarana penting untuk membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah, terutama pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta implementasi RPJMN 2025–2029.***

Baca Juga  Khofifah Minta Distribusi Beras SPHP dan Minyakita Segera Diperkuat, Soroti Potensi Inflasi Pangan