KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menegaskan, menyikapi persoalan politik, terutama dalam momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus jeli dan melihat dari berbagai sudut pandang.
Hal itu disampaikan Haedar saat menyampaikan amanat dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengusung tema ‘Konsolidasi Politik Kebangsaan Muhammadiyah Menuju Indonesia Berkeadaban’, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (29/9/2023).
“(Pemilu) harus dilihat dari barat, timur, utara, selatan. Dari atas, dari bawah. Melihatnya harus dari seluruh sisi, dari segala penjuru mata angin, jangan hanya satu sisi,” kata Guru Besar UMY itu.
Menurut Haedar, penting untuk bisa memandang dari berbagai perspektif terhadap persoalan-persoalan politik, sehingga Muhammadiyah tidak akan mudah ditarik-tarik.
Meski demikian, dia juga menyorot perihal kebesaran Muhammadiyah dengan berbagai asetnya, yang oleh banyak tokoh disebut sebagai organisasi dengan muamalah terbesar, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia.
Jejaring Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) tersebar di seluruh pelosok negeri, bahkan hingga di beberapa Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Luar Negeri. Namun, menurut Haedar, ternyata Muhammadiyah belum mampu mengkapitalisasi gerakannya yang begitu besar itu.
“Banyak pengakuan terhadap kebesaran Muhammadiyah, tapi dengan segala kebesaran itu kita belum mampu mengkapitalisasi gerakan itu menjadi suatu kekuatan besar,” ungkapnya.
Fakta yang demikian itu, menurut dia, membuat kebesaran-kebesaran Muhammadiyah seolah hanya sebagai suatu delusi. “Sehingga kebesaran-kebesaran itu seperti hanya menjadi delusi,” tandas Haedar.(*)
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
