MAKLUMAT — Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nashir MSi, turut angkat bicara soal kebijakan mengirim ‘siswa nakal’ ke barak militer, yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Ia meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang.
Haedar menyoroti tujuan pendidikan barak militer, yang disebut untuk mendisiplinkan siswa nakal. Menurut dia, kedisiplinan tidak harus dengan cara atau pendekatan fisik, tetapi juga mencakup mentalitas. Kebijakan pendidikan barak, kata dia, tidak bersifat artifisial.
“Semestinya dikaji ulang lah. Disiplin itu kan tidak berarti fisik, tapi mentalitas, tapi yang namanya pendidikan itu termasuk perubahan kurikulum, pola yang kita kembangkan itu hasil kajian yang disebut dengan kajian akademik, dan kita harus membiasakan itu,” ujar Haedar, dilansir Jaringan Media Afiliasi MediaMu, dikutip Selasa (27/5/2025).
Haedar berpendapat kebijakan untuk mengirim siswa nakal ke barak militer tersebut sebaiknya dikaji ulang secara mendalam. Dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, naskah akademik, serta melibatkan pihak-pihak terkait.
Pria yang juga Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu menyarankan supaya Dedi Mulyadi berkomunikasi dan berkoodinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dalam mengkaji kebijakan tersebut.
Menurut dia, komunikasi dan koordinasi yang baik tersebut akan dapat menghasilkan program dan kebijakan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan koridor sistem pendidikan nasional.
“Saya sarankan Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) berdialog dengan Kemendikdasmen, supaya apa yang dilakukan itu dalam koridor sistem pendidikan nasional dan hasilnya bagus,” tandas Haedar.
Meski demikian, Haedar mengaku sangat menghargai semangat yang melatarbelakangi kebijakan tersebut, dalam rangka menanamkan disiplin bagi para generasi muda. Ia menyebut hal itu juga sangat penting. Namun terkait model pembinaan di barak militer, menurutnya perlu kajian lintas aspek yang mendalam.
Di sisi lain, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, mengungkapkan bahwa pihaknya di Kementerian saat ini masih mencermati kebijakan tersebut.
Ia menyebut, Kemendikdasmen sedang berkoordinasi dan mengkaji pandangan dari para pakar pendidikan, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), hingga para psikolog, soal kebijakan pendidikan barak militer itu.
“Kami masih mencermati, termasuk pandangan para pakar ya, termasuk juga KPAI. Jadi kita anggap sebagai proses pangkajian kami dan kami juga mendengar dari pakar pendidikan, termasuk juga psikolog dan KPAI,” tandas mantan Direktur Eksekutif Ma’arif Institute itu.