MAKLUMAT — Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang diwarnai sorotan tajam terhadap kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sejumlah ulama dan tokoh NU kultural mengkritik tata kelola organisasi, integritas kepemimpinan, kaderisasi hingga hubungan NU dengan kekuasaan.
Kritik tersebut muncul dalam Halaqah Refleksi Kepemimpinan PBNU yang digelar Forum Ulama Nahdliyin (FUN). Forum itu diikuti ratusan kiai pengasuh pesantren, tokoh NU, pengurus badan otonom, serta warga Nahdliyin.
Halaqah tersebut membedah kondisi kepemimpinan PBNU dan menyampaikan sejumlah masukan kepada para muktamirin. Enam persoalan menjadi sorotan utama dalam forum tersebut.
1.Ulama Soroti “Tiga L” di PBNU
Pengasuh Ponpes Wali Salatiga, KH Anis Maftuhin melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan PBNU.
Ia menyebut ada tiga hal yang mengalami kemunduran, yakni luntur keulamaan, luntur tradisi tabayun, dan luntur ri’ayatul ummah.
“Ada tiga L dari PBNU hari ini, yakni luntur keulamaannya, luntur tradisi tabayun, luntur ri’ayatul ummah,” tegas Anis dikutip, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak menggambarkan kondisi warga NU di tingkat akar rumput. Kegiatan keagamaan warga Nahdliyin tetap berjalan, tetapi dinamika di tingkat elite justru memunculkan keresahan.
Anis bahkan meminta muktamirin mempertimbangkan aspek kepercayaan dan kemaslahatan dalam menentukan pilihan kepemimpinan.
“Pemimpin sekarang la qowiyyan walaa amiinan. Jangan dipilih kembali,” tegasnya lagi.
2.Konflik Elite Dinilai Mengganggu Organisasi
Ketua FUN KH Mujib Qulyubi menyinggung pengunduran diri Rais Syuriyah PWNU Gorontalo KH Burhanudin Umar. Keputusan tersebut menunjukkan adanya keprihatinan terhadap konflik di antara elite NU.
“Karena tidak kuat melihat pertengkaran elite-elite kita, maka mengundurkan diri sebagai Rais Syuriyah,” ujar Mujib.
Ia menilai suara NU kultural perlu tetap disampaikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki organisasi.
3.Kaderisasi NU Ikut Dipertanyakan
Halaqah juga menyoroti arah kaderisasi NU. Pengasuh Ponpes Wali Salatiga, KH Anis Maftuhin menilai kaderisasi tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk memperkuat kekuasaan atau mengejar jabatan birokrasi. Kaderisasi semestinya memperkuat kapasitas dan pengabdian kader kepada masyarakat.
“Ikhtilaf itu harus menjadi rahmat dan perang gagasan,” tandasnya.
Kritik ini menjadi penting karena kaderisasi merupakan salah satu fondasi keberlanjutan organisasi. Jika orientasinya bergeser, NU berisiko kehilangan basis kader yang kuat di tingkat akar rumput.
4.Pembekuan Program dan Persoalan SK Pengurus Disorot
Pengasuh Ponpes Algebra Bogor KH Khariri Makmun mengungkap persoalan lain di internal organisasi.
Ia menyoroti pembekuan sejumlah program kaderisasi, termasuk MKNU dan PKPNU. Ia juga mempertanyakan status ratusan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang disebut belum jelas.
Khariri menyebut muncul rumor mengenai transaksi SK kepengurusan. Namun, informasi tersebut merupakan tudingan atau rumor yang disampaikan dalam forum, bukan fakta hukum yang telah terbukti. Persoalan ini menunjukkan bahwa tata kelola organisasi menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius dari kalangan NU kultural.
5.NU Diminta Kembali Fokus pada Masyarakat
Khariri juga mengingatkan agar NU tidak kehilangan kedekatan dengan persoalan masyarakat. Warga Nahdliyin membutuhkan organisasi yang mampu membaca persoalan sosial sekaligus menjadi jembatan dialog dengan pemerintah.
“Teman-teman di bawah berharap NU fokus melihat kondisi di masyarakat, kemudian didialogkan pada pemerintah,” ujar Khariri.
Pesan tersebut menempatkan NU bukan sekadar sebagai organisasi dengan struktur besar, tetapi sebagai kekuatan sosial yang harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan.
6.Kepemimpinan NU Harus Mengutamakan Kemaslahatan
Kritik terakhir bermuara pada satu tuntutan: kepemimpinan NU harus kembali berorientasi pada kemaslahatan umat.
Para ulama yang hadir meminta perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik perebutan pengaruh. Sebaliknya, Muktamar harus menjadi ruang adu gagasan untuk menentukan arah NU ke depan.
Ketua FUN KH Mujib Qulyubi menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari ikhtiar moral untuk memperbaiki organisasi.
“Apabila melihat kemungkaran maka ubahlah dengan kekuasaan, jika tidak bisa, maka dengan lisan. Jika tidak bisa, maka selemah-lemahnya iman adalah dengan hati,” tegas Mujib.
Muktamar NU Diuji oleh Kritik dari Dalam
Muktamar NU ke-35 bukan hanya menjadi arena memilih kepemimpinan baru. Forum tertinggi NU ini juga menghadapi tuntutan untuk menjawab berbagai kritik yang muncul dari kalangan ulama dan warga Nahdliyin.
Enam persoalan yang disorot FUN memperlihatkan adanya keresahan terhadap arah organisasi. Mulai dari kualitas kepemimpinan, konflik elite, kaderisasi, tata kelola kepengurusan hingga hubungan NU dengan masyarakat.
Artinya, persoalan NU bukan sekadar siapa yang akan memimpin, tetapi bagaimana kepemimpinan itu mampu mengembalikan kepercayaan warga dan memastikan organisasi tetap berpijak pada kemaslahatan umat.
Di tengah berlangsungnya Muktamar, kritik tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi para muktamirin. Adu gagasan semestinya tidak berhenti pada perebutan posisi, tetapi menghasilkan kepemimpinan yang mampu meredakan konflik, memperkuat kaderisasi dan mengembalikan NU kepada basis sosialnya.
