MAKLUMAT – Jawa Timur memperingati hari jadinya yang ke-81 setiap tanggal 12 oktober. Tahun ini, tema “Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan” mengandung pesan yang sangat penting: keunggulan Jawa Timur tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan, kemajuan tidak boleh hanya terlihat di pusat-pusat kota, dan pembangunan hari ini tidak boleh mengurangi hak generasi yang akan datang.
Saya memandang hari jadi bukan sekadar seremoni. Hari jadi adalah saat untuk menghormati sejarah, mengevaluasi perjalanan, sekaligus memperbarui janji pelayanan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan Jawa Timur bukan hanya banyaknya proyek yang dibangun atau tingginya nilai investasi.
Ukuran utamanya adalah apakah anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, keluarga mendapatkan layanan kesehatan, petani dan nelayan hidup lebih sejahtera, anak muda memperoleh pekerjaan, serta warga di desa, kepulauan, pesisir, dan kawasan tertinggal merasakan manfaat pembangunan yang sama.
Modal Besar, Pekerjaan Rumah Besar
Jawa Timur memiliki modal ekonomi yang kuat. BPS mencatat ekonomi Jawa Timur tahun 2025 tumbuh 5,33 persen. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.403,17 triliun dengan PDRB per kapita Rp80,86 juta. Industri pengolahan menjadi penopang terbesar dengan kontribusi 31,32 persen.
Namun, angka makro harus dibaca dengan jujur. Pada Februari 2026, angkatan kerja Jawa Timur mencapai 25,14 juta orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 24,25 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 3,55 persen. Pada saat yang sama, baru 35,56 persen penduduk yang bekerja berada dalam kegiatan formal. Artinya, pekerjaan rumah kita bukan hanya menurunkan pengangguran terbuka, tetapi juga memperluas pekerjaan yang layak, produktif, terlindungi, dan memberikan pendapatan yang cukup.
Demikian pula dengan kemiskinan. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin Jawa Timur berada pada angka 9,50 persen, atau sekitar 3,876 juta orang. Angka ini menurun, tetapi jumlahnya masih besar. Di balik statistik tersebut ada keluarga yang harus memilih antara membayar biaya sekolah, membeli obat, atau memenuhi kebutuhan pangan.
Karena itu, saya ingin menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kenaikan pendapatan rumah tangga, penurunan kesenjangan antarwilayah, dan perluasan kesempatan hidup yang lebih baik. Inilah makna pembangunan yang inklusif.
Pendidikan: Membangun Manusia, Bukan Hanya Menambah Gedung
Pendidikan harus menjadi fondasi utama Jawa Timur unggul. Kita memerlukan sekolah yang aman, guru yang sejahtera dan terus berkembang, sarana belajar yang memadai, serta akses pendidikan yang tidak ditentukan oleh jarak dan kemampuan ekonomi orang tua.
Perhatian khusus harus diberikan kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera, anak di wilayah kepulauan dan pegunungan, anak penyandang disabilitas, serta mereka yang terancam putus sekolah. Beasiswa harus berbasis data dan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Jangan sampai bantuan berhenti pada daftar penerima, tetapi tidak menyelesaikan ongkos transportasi, kebutuhan seragam, perangkat belajar, atau biaya hidup siswa.
Pendidikan menengah kejuruan juga harus semakin dekat dengan kebutuhan dunia kerja tanpa kehilangan fungsi pendidikan karakter. Kurikulum perlu disusun bersama industri, koperasi, UMKM, dan pemerintah daerah. Praktik kerja lapangan harus berkualitas, bukan sekadar formalitas. Lulusan SMK, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan harus memiliki kompetensi digital, kemampuan berkomunikasi, etos kerja, serta keterampilan teknis yang relevan dengan perubahan industri.
Kita juga harus memperkuat pendidikan vokasi untuk sektor-sektor yang menjadi kekuatan Jawa Timur, seperti pangan, manufaktur, logistik, pariwisata, kesehatan, kelautan, pertanian modern, dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak pencari kerja, tetapi juga wirausaha baru dan tenaga terampil yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Kesehatan: Layanan Bermutu Sampai ke Desa dan Kepulauan
Jawa Timur maju apabila warganya sehat. Karena itu, pembangunan kesehatan harus dimulai dari layanan primer yang dekat, murah, cepat, dan bermutu. Puskesmas, posyandu, rumah sakit daerah, serta tenaga kesehatan harus terhubung dalam sistem rujukan yang jelas. Warga di kepulauan tidak boleh menunggu terlalu lama hanya untuk memperoleh pemeriksaan dasar atau mengakses layanan ibu dan anak.
Penurunan stunting, kematian ibu dan bayi, tuberkulosis, penyakit tidak menular, serta persoalan kesehatan jiwa memerlukan kerja bersama. Masalah gizi tidak cukup diselesaikan dengan pemberian makanan tambahan.
Keluarga membutuhkan air bersih, sanitasi, edukasi, pendapatan yang cukup, pemeriksaan kehamilan, dan pendampingan berkelanjutan.
Saya mendukung penguatan pelayanan kesehatan kepulauan, integrasi posyandu, serta program yang mendekatkan layanan kepada keluarga miskin. Namun, setiap program harus diawasi berdasarkan hasil: berapa ibu hamil yang terlayani, berapa anak yang pulih dari masalah gizi, berapa waktu tunggu rujukan yang dipangkas, dan berapa banyak keluarga yang tidak lagi menunda pengobatan karena biaya.
Perlindungan Sosial dan Kehidupan Kemasyarakatan
Kemajuan tidak boleh membuat kelompok rentan berjalan sendirian. Pemerintah harus memastikan perlindungan bagi lansia, penyandang disabilitas, perempuan, anak, korban kekerasan, keluarga miskin, pekerja informal, serta warga yang terdampak bencana.
Bantuan sosial perlu semakin tepat sasaran dan terintegrasi. Warga jangan dipaksa berulang kali menyerahkan data yang sama kepada berbagai instansi. Data kemiskinan harus diperbarui secara berkala melalui verifikasi di tingkat desa dan kelurahan, dengan mekanisme pengaduan yang mudah dan transparan.
Pembangunan sosial juga berarti membangun kepercayaan dan gotong royong. Pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dunia usaha, kampus, media, dan komunitas harus diberi ruang untuk berkolaborasi. Tradisi pesantren, budaya lokal, kesenian, olahraga, dan kegiatan kepemudaan adalah kekuatan sosial yang harus dirawat. Masyarakat yang maju bukan masyarakat yang meninggalkan identitasnya, melainkan masyarakat yang mampu mengolah identitas tersebut menjadi energi pendidikan, ekonomi, dan persatuan.
Infrastruktur Menghubungkan Kesempatan
Infrastruktur harus dinilai dari manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Jalan dan jembatan menghubungkan petani dengan pasar. Irigasi menjaga produksi pangan. Pelabuhan dan transportasi menghubungkan pulau-pulau. Air minum dan sanitasi menjaga kesehatan. Internet membuka akses pendidikan, layanan publik, dan pasar.
Dokumen perencanaan Jawa Timur menempatkan infrastruktur sumber daya air, transportasi, dan air minum sebagai bagian penting dari daya saing daerah. Infrastruktur juga harus mendukung pertumbuhan usaha, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Ke depan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pembangunan baru. Pemeliharaan harus menjadi prioritas. Banyak jalan rusak, saluran irigasi tersumbat, jembatan yang membutuhkan penguatan, dan fasilitas publik yang tidak berfungsi optimal karena lemahnya perawatan. Setiap proyek harus memiliki perencanaan umur layanan, anggaran pemeliharaan, pengawasan mutu, dan pelibatan masyarakat.
Kita juga harus mempercepat pemerataan infrastruktur digital. Konektivitas internet bukan lagi kemewahan. Ia sudah menjadi bagian dari layanan dasar untuk belajar, bekerja, berusaha, memperoleh informasi, dan mengakses pemerintahan. Bersamaan dengan itu, pembangunan harus tahan terhadap banjir, kekeringan, longsor, abrasi, dan cuaca ekstrem.
UMKM dan Ekonomi Rakyat Harus Naik Kelas
UMKM, koperasi, pedagang pasar, usaha keluarga, nelayan kecil, pengrajin, dan pekerja mandiri adalah denyut ekonomi rakyat. Mereka tidak cukup hanya diberi pelatihan dan diminta masuk ke platform digital. Mereka membutuhkan akses modal yang murah, kepastian usaha, pendampingan yang konsisten, pasar, perlindungan dari praktik usaha yang tidak sehat, serta kemudahan legalitas dan sertifikasi.
Program pembiayaan murah harus disertai pembinaan agar modal benar-benar menjadi alat produksi. Dalam arah Perubahan APBD 2026, Pemprov Jatim juga mendorong pembiayaan murah bagi usaha mikro melalui PROKESRA dengan bunga 3 persen dan plafon maksimal Rp50 juta. Kebijakan seperti ini perlu diperluas dengan pengawasan yang baik agar mudah diakses pelaku usaha kecil dan tidak berhenti pada kelompok yang sudah bankable.
Pemerintah daerah harus menjadi pembeli dan pembuka pasar. Pengadaan barang dan jasa perlu memberi ruang yang wajar bagi produk UMKM dengan tetap menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas. UMKM juga perlu dibantu memenuhi standar mutu, keamanan pangan, halal, kemasan, pencatatan keuangan, dan pemasaran digital.
Koperasi harus dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi bersama, bukan hanya sebagai lembaga administratif. Koperasi dapat memperkuat posisi petani dalam membeli sarana produksi, mengolah hasil, menyimpan komoditas, dan bernegosiasi dengan pasar. Dengan kelembagaan yang sehat, nilai tambah tidak habis di tengah rantai distribusi.
Lapangan Kerja: dari Angka Pengangguran Menuju Pekerjaan Layak
Tingkat pengangguran yang menurun patut diapresiasi, tetapi belum cukup. Kita harus melihat kualitas pekerjaan, upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan karier. Tantangan terbesar ada pada anak muda, lulusan baru, pekerja yang terdampak perubahan teknologi, serta pekerja informal yang belum memperoleh perlindungan.
Balai Latihan Kerja harus mengajarkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar. Program pelatihan harus terhubung dengan penempatan kerja, bukan berhenti pada sertifikat. Millenium Job Center dan berbagai bursa kerja perlu memperkuat layanan konseling karier, pemetaan kompetensi, dan pencocokan antara pencari kerja dengan kebutuhan industri. Arah kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari program ketenagakerjaan dan UMKM dalam Perubahan APBD 2026.
Jawa Timur harus menyiapkan pekerjaan masa depan: manufaktur yang lebih bersih, energi terbarukan, pengolahan pangan, ekonomi digital, perawatan lansia, layanan kesehatan, pariwisata berkualitas, logistik, dan industri kreatif. Kita perlu memastikan pekerja lokal mendapat kesempatan melalui peningkatan kompetensi, bukan melalui kebijakan yang menutup diri dari investasi.
Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pangan
Pertanian harus dipandang sebagai sektor strategis sekaligus sumber penghidupan. Jawa Timur tidak cukup hanya menjadi lumbung pangan; petani harus menjadi pihak yang memperoleh nilai tambah paling besar dari sistem pangan.
Kebijakan pertanian perlu menyentuh benih, pupuk, irigasi, alat mesin, asuransi, akses pembiayaan, penyuluhan, pascapanen, gudang, pengering, pengolahan, dan kepastian pasar. Regenerasi petani juga harus menjadi agenda serius. Anak muda akan tertarik pada pertanian apabila sektor ini menawarkan pendapatan, teknologi, kepastian usaha, dan status sosial yang baik.
Peternakan membutuhkan penguatan pembibitan, kesehatan hewan, pakan, inseminasi buatan, rumah potong yang memenuhi standar, rantai dingin, serta industri pengolahan. Potensi Jawa Timur dalam peternakan dan perdagangan komoditas sudah terlihat dari berbagai kerja sama antardaerah. Dalam misi dagang Jawa Timur–Kalimantan Barat pada 2026, produk peternakan, pertanian, perikanan, pakan, benih, dan produk olahan menjadi bagian penting dari transaksi dan investasi.
Pembangunan perikanan harus melindungi nelayan kecil dan memperkuat nilai tambah di wilayah pesisir. Pelabuhan ikan, tempat penyimpanan dingin, pengolahan hasil laut, akses BBM, keselamatan melaut, dan perlindungan ekosistem laut harus berjalan bersama. Jangan sampai hasil laut besar, tetapi nelayan tetap miskin karena tidak memiliki posisi tawar.
Ketahanan pangan juga membutuhkan perlindungan lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan, diversifikasi pangan, dan distribusi yang efisien. Harga pangan harus terjangkau bagi konsumen, tetapi juga menguntungkan produsen. Pemerintah harus hadir saat terjadi gejolak harga, bukan hanya ketika krisis sudah membesar.
Industri, Perdagangan, Investasi, dan Ekonomi yang Berkelanjutan
Industri pengolahan merupakan penopang utama ekonomi Jawa Timur. Karena itu, industrialisasi harus dilanjutkan dengan hilirisasi yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di dalam daerah. Bahan baku dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pertambangan harus sebanyak mungkin diolah menjadi produk bernilai lebih tinggi.
Namun, investasi tidak boleh hanya dihitung dari nilai modal yang masuk. Kita harus mengukur berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, berapa banyak UMKM yang menjadi pemasok, berapa besar transfer teknologi, bagaimana kepatuhan terhadap upah dan keselamatan kerja, serta apa dampaknya terhadap lingkungan.
Kawasan industri perlu didukung energi yang andal, air baku, pengelolaan limbah, transportasi, dan perumahan pekerja.
Perizinan harus cepat dan pasti, tetapi standar lingkungan serta hak masyarakat tidak boleh dikorbankan. Perdagangan antarwilayah dan ekspor harus memperluas pasar bagi produk Jawa Timur, bukan hanya memperbesar arus barang tanpa memperkuat produsen lokal.
Lingkungan Hidup, Kebudayaan, dan Tata Kelola
Tema berkelanjutan mengharuskan kita serius menangani sampah, pencemaran sungai, kerusakan pesisir, banjir, kekeringan, dan perubahan iklim.
Setiap kebijakan pembangunan harus menghitung daya dukung lingkungan. Ekonomi hijau bukan penghambat investasi, melainkan cara memastikan investasi dapat bertahan dalam jangka panjang.
Kebudayaan Jawa Timur juga harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan. Reog, ludruk, jaranan, wayang, batik, musik, tradisi pesantren, kuliner, dan berbagai ekspresi budaya lokal dapat menjadi sumber pendidikan, kebanggaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemerintah perlu memastikan pelaku budaya memperoleh ruang tampil, perlindungan karya, regenerasi, dan akses pembiayaan.
Semua agenda tersebut membutuhkan tata kelola yang bersih. DPRD memiliki tanggung jawab legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, saya akan mendorong agar setiap anggaran memiliki indikator manfaat yang jelas, membuka ruang partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan program, dan memastikan tidak ada kabupaten atau kelompok masyarakat yang tertinggal dari perhatian pembangunan.
Menjadikan Hari Jadi Sebagai Kontrak Pelayanan
Jawa Timur unggul bukan karena satu kota, satu sektor, atau satu kelompok. Jawa Timur unggul apabila sekolah di kepulauan memiliki kualitas yang baik, puskesmas di desa memberi layanan yang cepat, jalan produksi menghubungkan petani dengan pasar, nelayan memperoleh penghasilan yang layak, UMKM naik kelas, industri menciptakan pekerjaan berkualitas, dan bantuan sosial sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Jawa Timur maju bukan hanya karena ekonominya tumbuh, tetapi karena pertumbuhan tersebut memperluas kesempatan hidup. Jawa Timur berkelanjutan bukan hanya karena membangun untuk hari ini, tetapi karena menjaga lingkungan, kebudayaan, fiskal, dan kualitas manusia untuk masa depan.
Pada Hari Jadi ke-81 ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan tema “Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan” sebagai kontrak pelayanan yang dapat diukur. Mari kita pastikan setiap rupiah APBD kembali kepada rakyat dalam bentuk pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih dekat, pekerjaan yang lebih layak, pangan yang lebih aman, infrastruktur yang lebih merata, serta lingkungan yang lebih terjaga.
Dirgahayu Jawa Timur ke-81. Semoga Jawa Timur terus menjadi rumah bersama yang adil, sejahtera, berdaya saing, dan memberi masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya.
*) Penulis: Dr. Puguh Wiji Pamungkas, MM (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PKS)
