MAKLUMAT – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Fraksi PKS mendorong langkah tegas berupa restrukturisasi menyeluruh terhadap BUMD, terutama yang berkinerja lemah.

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap laporan Panitia Khusus (Pansus) Kinerja BUMD, juru bicara Fraksi PKS, Agus Cahyono, menyampaikan bahwa BUMD memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan mendasar.

“Sebagian BUMD masih menghadapi persoalan klasik seperti rendahnya kinerja keuangan, lemahnya inovasi bisnis, serta belum optimalnya kontribusi terhadap PAD,” ujar dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (5/5/2026).

PKS juga menyoroti adanya ketimpangan kontribusi antar-BUMD. Sebagian besar PAD disebut hanya ditopang oleh satu entitas, sementara BUMD lainnya belum memberikan kontribusi signifikan.

Selain itu, sejumlah BUMD non-keuangan dinilai dalam kondisi tidak sehat, bahkan mengalami kerugian. Permasalahan lain yang mencuat meliputi lemahnya tata kelola perusahaan, pengelolaan aset yang tidak produktif, hingga indikasi intervensi politik dalam manajemen.

“Atas kondisi ini, diperlukan evaluasi komprehensif dan berkelanjutan agar BUMD benar-benar dikelola secara profesional dan akuntabel,” tegas Agus.

Rekomendasi

Sebagai solusi, Fraksi PKS merekomendasikan restrukturisasi menyeluruh terhadap BUMD yang tidak produktif, termasuk opsi likuidasi, merger, atau rasionalisasi anak perusahaan. Langkah ini dinilai penting agar BUMD tidak terus menjadi beban fiskal daerah.

PKS juga mendorong penguatan tata kelola berbasis prinsip good corporate governance (GCG), reformasi sumber daya manusia melalui seleksi profesional, serta depolitisasi manajemen BUMD. Transparansi kinerja dan akuntabilitas publik juga menjadi poin penting yang harus diperbaiki.

Di sisi lain, optimalisasi aset daerah menjadi perhatian serius. PKS menilai masih banyak aset BUMD yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dan tidak memberikan nilai tambah ekonomi.

“Tidak boleh ada aset idle tanpa rencana bisnis yang jelas. Semua aset harus produktif dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” kata Agus.

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya sinergi antar-BUMD serta penyusunan grand design atau roadmap pengelolaan BUMD agar arah bisnis lebih terarah dan tidak tumpang tindih.

Lebih lanjut, PKS meminta pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru membentuk BUMD baru. Fokus kebijakan dinilai harus diarahkan pada pembenahan dan optimalisasi BUMD yang sudah ada.

Di akhir pernyataannya, Agus menegaskan bahwa Fraksi PKS akan mengawal implementasi rekomendasi tersebut melalui fungsi pengawasan DPRD.

“BUMD harus menjadi pilar kemandirian fiskal daerah dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.