MAKLUMAT — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih dibayangi persoalan kepercayaan publik terkait potensi korupsi. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat sebanyak 61,7 persen publik menyatakan kurang atau sama sekali tidak percaya bahwa program tersebut bersih dari korupsi.
“Meski kepuasan terhadap MBG ini mencapai 72 persen, responden memberikan catatan khusus pada implementasi program ini. Mayoritas warga kurang atau tidak percaya sama sekali bahwa pelaksanaan program MBG bersih dari praktik korupsi,” demikian bunyi rilis Indikator Politik Indonesia, Ahad (8/2/2026).
Indikator Politik Indonesia menjelaskan bahwa tahun 2026 diwarnai ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global akibat perang, ketegangan antarnegara, serta diplomasi yang belum berjalan efektif. Hal ini turut berdampak pada perekonomian Indonesia.
Di tengah situasi tersebut, sejumlah program dan kebijakan di berbagai bidang tetap dijalankan oleh pemerintahan Prabowo yang saat ini berumur sekitar 17 bulan. Di antaranya adalah program di bidang pangan seperti MBG yang sempat menuai kontroversi.
Temuan Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa mayoritas responden menyatakan puas terhadap program MBG dengan tingkat kepuasan mencapai 72,8 persen. Namun, hanya sekitar 33,8 persen warga yang cukup atau sangat percaya bahwa pelaksanaan program tersebut tidak dikorupsi, sementara 61,7 persen menyatakan kurang atau tidak percaya sama sekali.
“Ini harus menjadi catatan kritis, ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi sejauh ini masih ditoleransi karena sifat program yang sangat populis. Program harus terus dievaluasi sehingga menjadi semakin baik. Jika tidak, dampak terhadap stabilitas politik bisa sangat besar,” jelas Indikator Politik Indonesia.
Survei Nasional ini melibatkan 1.220 responden warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, dengan penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun pelaksanaan survei dilakukan pada 15-21 Januari 2026. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka.
