Himpunan Mahasiswa Aceh Tengah Kecam Satpol PP – WH Dinilai Lemah Jalankan Syariat Islam

Himpunan Mahasiswa Aceh Tengah Kecam Satpol PP – WH Dinilai Lemah Jalankan Syariat Islam

MAKLUMAT — Himpunan Mahasiswa Aceh Tengah mengecam keras kinerja Satpol PP dan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah, yang dinilai lemah serta hanya bersifat simbolik dalam penegakan nilai-nilai Islam di Takengon.

Dalam pernyataannya, Ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Tengah, Maulana, menilai bahwa Takengon sebagai Kota Wisata Syariat masih sebatas slogan dan belum benar-benar diterapkan secara menyeluruh di masyarakat.

“Jangan hanya membanggakan tulisan di gapura ‘Selamat Datang di Takengon’, ‘Kota Wisata Islam’ atau spanduk ‘Anda Memasuki Kawasan Tanoh Gayo Bersyariat’. Itu semua akan tampak seperti formalitas belaka jika tidak dibarengi dengan langkah konkret di lapangan,” ujar Maulana, Kamis (31/7/2025).

Maulana menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di ruang-ruang publik, khususnya di kawasan wisata yang kerap ramai dikunjungi.

“Marwah Kota Wisata Syariat harus dijaga secara konsisten. Jangan sampai masyarakat, khususnya generasi muda, melihat bahwa nilai syariat hanya hidup di baliho dan spanduk, tapi mati dalam praktik keseharian,” tegasnya.

Ia mendesak agar Satpol PP dan Dinas Syariat Islam tak hanya aktif saat razia formal atau seremonial, melainkan juga harus terlibat langsung dalam pengawasan keseharian yang berpotensi melanggar prinsip syariat.

Mahasiswa juga meminta Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dua lembaga tersebut demi menjaga integritas daerah yang telah lama dikenal dengan kearifan Islaminya.

Baca Juga  Pemuda Muhammadiyah Dukung Aturan Larangan Pelajar Berkeliaran Larut Malam di Aceh Tengah

“Ini bukan sekadar kritik saja, tapi ini bentuk kepedulian Mahasiswa Aceh Tengah terhadap arah dan wajah masa depan Aceh Tengah sebagai kawasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam,” pungkas Maulana.

Hal ini menandaskan sorotan publik kepada pemerintah daerah agar penegakan syariat di Aceh tak hanya bersifat administratif, melainkan nyata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, serta mampu menampilkan wajah Islam yang bukan hanya terpampang di spanduk, tetapi juga hidup dalam perilaku dan kebijakan.

*) Penulis: Rizki Maulizar / Ubay NA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *