MAKLUMAT– Desak Gerindra tegur Bupati Purwakarta, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengecam keras langkah Saepul Bahri Binzein yang menggubah lagu berjudul “Lelaki Langit, Lalanang Bejat”. Karya seni ciptaan sang bupati tersebut memicu gelombang protes lantaran liriknya dinilai merendahkan harkat perempuan dan sarat akan bias gender pada Jumat (3/7/2026).
Jamiluddin menyayangkan sikap Saepul Bahri yang memanfaatkan isu sensitif demi konten seni yang nir-empati. Alih-alih mengayomi dan mencari akar persoalan, bupati justru menjadikan nasib tragis seorang siswi SMP di wilayahnya yang diduga mengalami keguguran hingga tujuh kali sebagai materi cemoohan dalam lagu.
Ia menegaskan seorang kepala daerah memikul tanggung jawab moral untuk melindungi warganya, bukan malah mengeksploitasi penderitaan mereka.
”Bupati harusnya bisa mengayomi, melindungi dan solutif bagi warganya. Jadi, sangat tidak elok bila bupati justru memcemooh warganya, terutama perempuan. Bupati seperti ini tentu sangat tidak amanah dan bukan teladan bagi warganya,” tegas Jamiluddin saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Ia mengingatkan tindakan ini tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi politik. Ia mendesak Partai Gerindra selaku kendaraan pengusung Saepul Bahri di pilkada untuk segera mengambil tindakan disiplin yang nyata. Menurutnya, partai politik bertanggung jawab atas moralitas kader yang mereka dudukkan di kursi kekuasaan.
“Gerindra wajib menegur bupati tersebut. Mendagri juga perlu menegur bupati tersebut,” tandas Jamiluddin.
Desakan ini juga ia tujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar segera menerbitkan surat teguran resmi. Jika pemerintah pusat dan partai pengusung memilih diam, Jamiluddin khawatir blunder komunikasi ini akan memicu antipati dan mosi tidak percaya yang meluas dari masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Purwakarta.
Etika Komunikasi Publik Kepala Daerah di Era Digital
Kasus yang menyeret Bupati Purwakarta ini menjadi potret buram komunikasi politik pejabat publik di Indonesia. Menjadikan sebuah tragedi sosial atau trauma yang dialami oleh warga—khususnya anak di bawah umur—sebagai konsumsi publik lewat karya seni satiris menunjukkan hilangnya sensitivitas dan empati sosiologis dari seorang pemimpin daerah.
Secara politis, blunder ini tidak hanya merugikan citra personal Saepul Bahri Binzein, tetapi juga menaruh beban reputasi yang berat pada Partai Gerindra sebagai pengusung. Jika partai tidak segera mengambil tindakan disiplin atau teguran terbuka, persepsi negatif masyarakat mengenai keberpihakan partai terhadap isu gender dan perlindungan anak bisa ikut merosot.
Langkah cepat dari Mendagri sangat dinantikan publik untuk mengembalikan marwah kepemimpinan daerah yang seharusnya bersifat solutif, bukan justru eksploitatif terhadap kemalangan warga.
