HUBUNGAN antara Muhammadiyah dengan partai politik adalah mutualistis, yang relasinya mengikuti lagunya grup Band Bimbo dengan judul Tuhan. Pernyataan itu ditegaskan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Abdul ketika mengisi Tabligh Akbar, Ahad (23/07/2023).
Kegiatan tersebut diadakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Pandaan di SMK Muhammadiyah 1 Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Tabligh Akbar merupakan rangkaian acara Musyawarah Cabang (Musycab) Muhammadiyah-Aisyiyah Pandaan.
Prof Mu’ti menuturkan, suatu ketika dirinya ditanya salah satu senior kenapa Persyarikatan memakai ungkapan bahwa Muhammadiyah itu menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Padahal, ada partai politik yang dekat dan juga mempunyai komunikasi politik yang baik dengan Persyarikatan.
Namun, jarak partai politik tersebut tetaplah sama dengan partai politik lain yang tidak pernah berkomunikasi dengan Persyarikatan Muhammadiyah.
“Akhirnya saya membuat ungkapan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan partai politik adalah mutualistis, yang relasinya mengikuti lagunya Bimbo berjudul Tuhan. Lirik lagunya: Aku jauh engkeu jauh. Aku dekat Engkau dekat. Kira-kira begitu hubungannya,” katanya.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menyebutkan, dengan hubungan seperti itu akan menjadikan Persyarikatan Muhammadiyah bisa bergaul dengan siapa saja. Karena kader Persyarikatan akan ada dimana saja, yakni berada diberbagai partai politik yang ada.
Lalu, nanti pas pemilihan calon anggota legislatif (caleg) warga Muhammadiyah harus memilih caleg dari partai apa? Prof Mu’ti menganjurkan, agar warga Muhammadiyah memilih caleg tidak melihat dari partai politiknya. Tapi melihat siapa calegnya.
“Kita kan tahu kalau partai politik itu semua sama saja. Maka kita lihat, oh ini caleg dari kader Aisyiyah, caleg dari kader Nasyiatul Aisyiyah, caleg dari kader Pemuda Muhammadiyah atau dari kader Muhammadiyah lainnya. Itu yang harus kita lihat. Karena yang nanti bersuara di parlemen untuk kita adalah mereka, para caleg,” pintanya
Lebih lanjut Prof Mu’ti memandang, perlu adanya perbaikan dari pola komunikasi antara Persyarikatan dengan kader anggota legislatif. Sebab, ketika ada kader Persyarikatan yang terpilih menjadi anggota DPR RI, malah kebingungan dana aspirasinya mau disalurkan ke mana.
“Dia sejatinya kader kita, tapi karena kendala komunikasi dan juga tidak lagi dianggap sebagai kader, jadinya mereka sepertinya kaku kalau mau masuk kembali ke Muhammadiyah,” ceritanya.
Pria asal Kudus, Jawa Tengah itu menegaskan bahwa Muhammadiyah membuka pintu bagi siapa saja, dan juga terbuka bagi partai politik apa saja. “Muhammadiyah harus bisa menjadi rumah bagi semua kader, terutang mereka yang berbeda afiliasi partai politiknya,” tegasnya.
Prof Mu’ti lalu menceritakan, dalam proses pemilihan anggota lembaga negara seperti halnya Komisi Pemilihan (KPU) dan Bawaslu, bahkan dalam proses pemilihan anggota setingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Makamah Konstitusi (MK), Makamah Agung (MA) atau lembaga tinggi lainnya, semua dipilih oleh anggota DPR Republik Indonesia.
“Setelah panitia seleksi (Pansel) selesai bertugas, semua calon dibawah dan akhirnya dipilih oleh DPR RI. Maka, calon yang kita endorse, harus komunikasi lintas partai, gak bisa hanya mengandalkan satu partai saja. Tidak cukup kuat,” ungkapnya.
Maka dari itu, PP Muhammadiyah harus membangun komunikasi dengan semua anggota legislatif di komisi terkait. Yang mana itu meniscayakan kenetralan Muhammadiyah menyangkut relasinya dengan partai politik.
“Kalau PP Muhammadiyah ketemu Zulkifli Hasan, Ketum PAN, Puan Maharani, PDIP, Golkar, Gerindra, dan lainnya, tolong dipahami itu sebagai bagian dari sarana membangun komunikasi yang baik dengan partai politik,” tandasnya.(*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
