MAKLUMAT — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur menyiapkan tiga luaran strategis dari Akademi Politik Daerah (AKPOLDA) 2026. Program yang diselenggarakan Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik (HPKP) ini menghasilkan policy brief, pernyataan sikap menolak politik uang, serta rencana penerbitan buku kumpulan esai politik.
Penutupan AKPOLDA berlangsung di Gedung At-Tauhid Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Selasa (20/10/2026). Penyerahan policy brief menjadi salah satu agenda penutup setelah peserta membahas sejumlah persoalan publik di Jawa Timur, terutama di sektor pendidikan dan minyak dan gas bumi (migas).
Ketua Pelaksana AKPOLDA 2026, Akhlis Nastainul Firdaus, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak berhenti pada pembelajaran di kelas dan penyusunan dokumen kebijakan. Panitia juga merencanakan kegiatan lanjutan untuk menghimpun gagasan peserta dalam bentuk tulisan.
“Setelah agenda ini selesai maka akan ada agenda nonformal untuk menjadi output para peserta, yakni membuat buku kumpulan esai politik,” ujarnya.
Buku tersebut direncanakan menjadi dokumentasi pemikiran peserta AKPOLDA 2026 mengenai demokrasi, politik nasional, dan kebijakan publik. Melalui penerbitan buku, IMM Jawa Timur ingin mendorong tradisi literasi politik di kalangan kader muda sekaligus memperluas ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan analisis dan refleksi kritis terhadap persoalan demokrasi.
Selain buku esai, AKPOLDA menghasilkan policy brief yang memuat rumusan persoalan publik beserta rekomendasi kebijakan. Master of Training (MOT) AKPOLDA 2026, M. Syahrul Ramadhani, menjelaskan bahwa dokumen tersebut disusun agar hasil pembahasan peserta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan.
“Policy brief ini akan disusun untuk merumuskan persoalan publik secara sistematis dan menawarkan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan,” jelasnya.
IMM Jawa Timur berencana menyerahkan dokumen tersebut melalui perwakilan rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Langkah ini diharapkan membuka ruang bagi kader untuk menyampaikan hasil kajian kepada lembaga legislatif dan mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Luaran ketiga berupa pernyataan sikap menolak politik uang. Dengan persetujuan Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur, Devi Kurniawan, Bidang HPKP menyusun pernyataan tersebut sebagai bentuk komitmen kader terhadap integritas pemilu dan kedaulatan pemilih. Pernyataan ini juga menjadi dasar untuk mendorong keterlibatan kader dalam pendidikan politik dan pengawasan demokrasi di tengah masyarakat.
Perwakilan Bidang HPKP, Dani, menyoroti praktik politik uang yang masih menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan. Ia menilai upaya membangun demokrasi yang sehat perlu disertai dorongan kepada pemerintah dan anggota legislatif agar menjaga integritas proses politik.
“Kami di bidang HPKP masih menyoroti masih ada politik uang dalam setiap pemilihan,” ujarnya.
Melalui pernyataan sikap tersebut, IMM Jawa Timur mendorong DPRD Provinsi Jawa Timur agar turut memperkuat pelaksanaan demokrasi yang menjunjung kejujuran dan keadilan. Dani menegaskan bahwa komitmen itu perlu diwujudkan melalui langkah nyata dalam penyelenggaraan demokrasi.
“Kita perlu mendorong pemerintah dan anggota dewan untuk melaksanakan demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat,” ujarnya.
*) Penulis: Humanika Dian Nusantara
