19.5 C
Malang
Rabu, Juli 24, 2024
KilasIMM Minta KPK Bongkar Kebobrokan di Kementerian Nadiem Makarim

IMM Minta KPK Bongkar Kebobrokan di Kementerian Nadiem Makarim

Ari Aprian Harahap

DEWAN Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki penggunaan anggaran oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipimpin oleh Nadiem Makarim.

Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM, Ari Aprian Harahap mengungkapkan kekhawatirannya terkait banyaknya anggaran pendidikan yang tidak sampai ke daerah-daerah yang membutuhkan. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen dari APBN 2024.

“Ke mana saja perginya anggaran pendidikan sebesar itu?” tanya Ari di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Ari menekankan masalah ini bukan hanya soal besarnya jumlah anggaran saja. Tetapi juga terkait bagaimana anggaran tersebut digunakan secara efisien dan efektif. Sebab, pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju dan sejahtera.

“Transparansi dalam pengelolaan anggaran merupakan kunci utama dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Setiap rupiah dari anggaran pendidikan harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Karena itu, Ari mendesak KPK untuk segera turun tangan dan memeriksa penggunaan anggaran ini. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka harus ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Kami meminta KPK segera turun tangan, mengaudit secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana,” pintanya.

Kendati demikian, Ari mengatakan kalaupun akhirnya dalam penyaluran anggaran dari pemerintah pusat tidak terbukti adanya permasalahan. Artinya, ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan tersebut ditingkat akar rumput. Terbukti dari belum meratanya pendidik di Indonesia.

Ari pun meminta agar Nadiem harus tetap bertanggung jawab untuk mengawal agar dana pendidikan dapat tersalurkan dengan optimal. “Tapi kalau memang tidak terbukti ya berarti Nadiem tidak bisa mengatur bawahannya yang acak-acakan dalam penyerapan anggaran pendidikan,” tutup Ari.

Reporter: Ubay NA 

Editor: Aan Hariyanto 

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer