MAKLUMAT-Indonesia dinilai menghadapi gejala menguatnya otoritarianisme dan militerisasi dalam tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar arah demokrasi nasional tetap berada dalam koridor semangat Reformasi 1998.
Penilaian itu disampaikan Direktur EksekutifIns Insitute Marhaenisme 27, Deodatus Sunda Se yang menyoroti semakin besarnya keterlibatan unsur militer dalam berbagai sektor pemerintahan sipil.
Pria yang akrab disapa Dendy itu mengungkapkan gejala tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Kecenderungan tersebut mulai berkembang pada era Presiden Joko Widodo, dan semakin terlihat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masuknya elemen-elemen militeristik ke dalam struktur pemerintahan sipil, berpotensi mengikis prinsip demokrasi dan kebebasan sipil yang menjadi fondasi Reformasi.
“Gejala ini sebenarnya bukan hal baru. Polanya sudah berkembang sejak pemerintahan sebelumnya dan kini dinilai semakin menguat,” ujarnya dikutip, Selasa (23/6/2026).
Dendy mengingatkan apabila pendekatan keamanan dan romantisme politik Orde Baru kembali menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan, maka hukum berisiko bergeser dari instrumen keadilan menjadi alat mempertahankan kekuasaan.
Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilainya mencerminkan pola militeristik, mulai dari model retret kabinet, penempatan perwira aktif maupun purnawirawan pada jabatan sipil, hingga menguatnya pendekatan keamanan dalam berbagai program pemerintah.
Menurutnya, sejumlah sektor yang seharusnya menjadi ranah institusi sipil kini semakin banyak melibatkan aparat militer. Ia mencontohkan program ketahanan pangan, distribusi bantuan sosial, hingga sejumlah program prioritas nasional.
Dendy juga menyinggung keterlibatan unsur militer dalam program-program strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan semakin kuatnya budaya komando dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat sipil untuk terus mengawasi jalannya demokrasi dan memastikan seluruh kebijakan tetap berjalan sesuai konstitusi.
“Masyarakat harus terus mengawal demokrasi agar Indonesia tetap berada di rel konstitusi dan tidak menjauh dari cita-cita Reformasi 1998,” tegasnya.
Pernyataan Deodatus Sunda Se mencerminkan kekhawatiran sebagian kelompok masyarakat sipil terhadap meluasnya keterlibatan militer di sektor nonpertahanan. Kritik tersebut berangkat dari pengalaman sejarah Indonesia pada masa Orde Baru, ketika militer memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan kehidupan politik.
Di sisi lain, pemerintah memandang pelibatan TNI dalam sejumlah program strategis sebagai langkah mempercepat pelaksanaan kebijakan dan memperkuat kapasitas negara. Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu supremasi sipil versus efektivitas pemerintahan masih menjadi tema penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Karena itu, yang akan menjadi perhatian publik bukan sekadar seberapa besar peran militer, melainkan apakah pelibatan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi, transparan, dan tidak mengurangi ruang kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
