MAKLUMAT — Pemerintah Indonesia memanfaatkan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memamerkan capaian pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di hadapan delegasi dunia dalam Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21), Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut luas karhutla nasional turun hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir.
Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat menghadiri sidang di Markas Besar PBB, New York, Senin (11/5/2026) waktu setempat.
Menurut Raja Juli, penurunan signifikan tersebut tidak terjadi secara instan. Pemerintah memperkuat sistem pencegahan terpadu melalui pemantauan hotspot, peringatan dini, patroli lapangan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
“Pengendalian karhutla sekarang jauh lebih sistematis. Respons cepat di lapangan dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan tren penurunan kebakaran juga berlanjut sepanjang 2024 hingga 2025. Pemerintah menilai koordinasi lintas lembaga membuat penanganan titik api lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Meski begitu, pemerintah belum mau lengah. Raja Juli mengingatkan potensi El Nino lemah hingga moderat mulai Juni 2026 dapat memicu musim kemarau lebih panjang. Kondisi itu berisiko meningkatkan kerawanan kebakaran di sejumlah wilayah rawan.
“Tahun ini kita harus jauh lebih hati-hati. Potensi kemarau panjang akibat El Nino menuntut kewaspadaan tinggi dari semua pihak,” kata kader PSI itu.
Kementerian Kehutanan juga meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat memperkuat patroli serta pengawasan kawasan rawan terbakar.
Raja Juli menegaskan pengendalian karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar kebakaran tidak meluas dan kualitas udara tetap terjaga.
“Kolaborasi dan kesiapsiagaan harus diperkuat supaya angka karhutla terus ditekan,” tegasnya.
Delegasi Indonesia dalam forum tersebut turut dihadiri Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, serta Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan.
Pernyataan Indonesia di forum PBB menunjukkan pemerintah ingin membangun citra positif di tengah isu perubahan iklim global. Klaim penurunan karhutla sebesar 86 persen menjadi modal diplomasi lingkungan Indonesia di level internasional.
Namun tantangan sebenarnya justru ada di depan mata. Ancaman El Nino 2026 bisa menjadi ujian serius apakah sistem pencegahan karhutla benar-benar kuat atau hanya efektif saat kondisi cuaca normal.
Jika kemarau memanjang dan hotspot kembali melonjak, pemerintah akan menghadapi tekanan besar, baik dari dalam negeri maupun dunia internasional.
