MAKLUMAT- Ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku plastik mulai menunjukkan dampak serius bagi industri nasional. Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran kini tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga langsung menekan sektor manufaktur dalam negeri.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina menegaskan struktur industri plastik Indonesia saat ini berada dalam posisi rentan karena masih bergantung pada pasokan luar negeri, khususnya dari kawasan Timur Tengah.
Ia menyebut sekitar 60 hingga 70 persen bahan baku utama, seperti nafta dan resin masih berasal dari wilayah tersebut. Ketika konflik memanas, rantai pasok langsung terganggu dan harga bahan baku melonjak tajam.
“Kenaikan harga resin dan produk plastik sudah mencapai 30 hingga 50 persen, bahkan untuk jenis tertentu bisa tembus 70 persen,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Lonjakan ini, lanjut Nevi, tidak berhenti di level industri hulu. Sektor hilir seperti kemasan, makanan dan minuman, hingga otomotif mulai merasakan tekanan akibat meningkatnya biaya produksi. Jika tidak segera diantisipasi, dampaknya akan merambat ke harga barang konsumsi masyarakat.
Ia mendorong pemerintah bergerak cepat dan meminta Kementerian Perdagangan segera membuka jalur pasokan baru dari kawasan alternatif, seperti Afrika dan India guna menjaga stabilitas rantai distribusi.
“Penguatan industri petrokimia nasional menjadi solusi mendasar untuk mengurangi ketergantungan impor. Pembangunan kilang dan pabrik resin dalam negeri harus dipercepat. Negara tidak boleh terus bergantung pada pasokan eksternal,” tegasnya.
Selain itu, Nevi juga mengingatkan perlunya transformasi menuju penggunaan bahan baku ramah lingkungan, termasuk optimalisasi plastik daur ulang sebagai bagian dari strategi ketahanan industri.
Kasus ini memperlihatkan satu masalah klasik dalam struktur industri Indonesia, yakni ketergantungan pada impor bahan baku strategis. Ketika rantai pasok global terganggu, industri nasional tidak memiliki bantalan yang cukup kuat.
Lemahnya industri petrokimia domestik menjadi akar persoalan. Indonesia masih tertinggal dalam produksi nafta dan resin, padahal kebutuhan dalam negeri terus meningkat.
Kebijakan hilirisasi belum menyentuh sektor plastik secara serius. Fokus selama ini lebih banyak pada mineral dan energi, sementara industri berbasis kimia belum mendapat prioritas yang setara.
Momentum krisis justru bisa menjadi titik balik. Diversifikasi sumber impor dan percepatan investasi petrokimia dapat menjadi pintu masuk menuju kemandirian industri.
Jika pemerintah gagal merespons cepat, bukan hanya pelaku industri yang terpukul, tetapi juga masyarakat luas melalui kenaikan harga barang konsumsi. Sebaliknya, jika krisis ini dimanfaatkan dengan strategi yang tepat, Indonesia berpeluang memperkuat fondasi industri manufakturnya secara jangka panjang.
