MAKLUMAT — Pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya soal fenomena “inflasi pengamat” menarik untuk dicermati. Bukan karena gagasannya baru, melainkan justru karena mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, bagaimana kekuasaan kerap tidak nyaman ketika suara publik terlalu ramai.
Seskab Teddy menyebut bahwa banyak pengamat bicara tanpa latar belakang keahlian yang relevan, datanya keliru, dan berpotensi menyesatkan publik. Ia pun mengajak agar kritik disampaikan secara “konstruktif” dan tidak menimbulkan kecemasan di masyarakat. Kedengarannya masuk akal. Tapi mari kita bongkar lebih dalam.
Demokrasi Bukan Hak Eksklusif Sang Ahli
Di negara demokrasi, hak untuk berpendapat tidak mensyaratkan ijazah, sertifikasi, atau restu pemerintah. Konstitusi kita, Pasal 28 UUD 1945, menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, tanpa klausul “asal ahli dulu.”
Seorang petani yang mengeluh soal harga pupuk adalah pengamat kebijakan pertanian. Seorang ibu rumah tangga yang mengamati kenaikan harga beras adalah pengamat ekonomi dari dapur. Apakah mereka harus punya background akademik dulu agar suaranya dianggap sah?
Jika standar Seskab Teddy diterapkan konsisten, maka kita sedang berbicara soal elitisme epistemis, yakni hanya mereka yang dianggap “layak” boleh berkomentar soal jalannya negara. Ini bukan demokrasi. Ini aristokrasi pengetahuan.
Siapa yang Berhak Mendefinisikan “Fakta”?
Seskab Teddy berulang kali menekankan bahwa para pengamat “datanya keliru” dan “tidak sesuai fakta.” Tapi pertanyaannya: fakta versi siapa?
Dalam banyak kasus, pemerintah dan publik memang sering memegang data yang berbeda. Bukan karena salah satunya bohong, melainkan karena metodologi, sumber, dan kepentingan yang berbeda menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Inilah kenapa perdebatan publik itu penting: ia adalah mekanisme verifikasi sosial, bukan ancaman terhadap stabilitas.
Jika pemerintah merasa datanya lebih akurat, maka responnya seharusnya adalah membuka data seluas-luasnya, berdebat di ruang publik, dan membuktikan kebenaran itu, bukan mendiskreditkan pengamat secara kolektif dengan label “inflasi.”
Angka 96 Juta Bukan Perisai Kritik
Seskab Teddy menyebut bahwa lebih dari 96 juta warga mempercayai Presiden Prabowo sebagai bukti bahwa para pengamat itu salah. Ini adalah kesalahan logika yang serius, dikenal dalam filsafat sebagai argumentum ad populum, kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pendukung.
Dulu, mayoritas orang percaya bumi itu datar. Apakah Galileo salah karena tidak populer?
Kepercayaan publik yang tinggi bisa menjadi modal legitimasi, tetapi ia tidak bisa dipakai untuk membungkam kritik. Justru kepercayaan yang sehat lahir dari pemerintah yang terbuka terhadap koreksi, bukan yang membentengi diri dengan angka survei.
“Jangan Bikin Cemas” — Sebuah Perintah yang Berbahaya
Mungkin bagian paling mengkhawatirkan dari pernyataan Seskab adalah imbauan agar pengamat tidak menyampaikan hal-hal yang “mengarah pada kecemasan.”
Tapi bukankah fungsi utama kritik publik justru untuk memperingatkan? Dokter yang mengatakan “pasien ini berisiko” bukan sedang menebar cemas, ia sedang menjalankan tugasnya. Pengamat yang menyebut ada potensi krisis ekonomi, pelemahan demokrasi, atau ketimpangan kebijakan bukan provokator, mereka adalah sistem peringatan dini yang sehat dalam sebuah demokrasi.
Pemerintah yang matang tidak takut pada kecemasan publik. Ia meresponsnya dengan transparansi dan kebijakan yang nyata.
Jadi, Mengapa Seskab Bicara Ini?
Pertanyaan ini penting untuk dijawab jujur.
Frasa “inflasi pengamat” bukan analisis akademis. Ia adalah framing politik, sebuah upaya untuk mendiskreditkan kelompok pengkritik secara massal tanpa harus merespons substansi kritik mereka satu per satu. Ini lebih efisien secara komunikasi, tapi tidak lebih jujur.
Ketika pemerintah mulai sibuk mengomentari siapa yang boleh mengkritik alih-alih menjawab apa yang dikritik, itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman untuk dibahas secara substantif.
Bising Itu Tanda Demokrasi Hidup
Ya, memang ada pengamat yang asal bicara. Ada yang bermotif politis. Ada yang data-datanya lemah. Itu wajar dan manusiawi.
Tapi solusinya bukan dengan mencap semua pengamat sebagai “inflasi.” Solusinya adalah mendidik publik untuk berpikir kritis, membuka akses data seluas mungkin, dan merespons kritik dengan argumen, bukan dengan imbauan untuk tenang.
Kebisingan dalam ruang publik bukan ancaman bagi demokrasi. Ia adalah denyut nadinya.
Yang perlu kita waspadai bukan inflasi pengamat, melainkan deflasi toleransi penguasa terhadap suara rakyatnya sendiri.***
