MAKLUMAT– Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP), Rabu (11/2/2026), menjelang pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Netanyahu menandatangani dokumen keanggotaan di hadapan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Momentum itu menandai langkah diplomatik penting di tengah dinamika konflik Timur Tengah yang belum mereda.
Melalui akun X miliknya, Netanyahu menyebut pembicaraan dengan Trump akan membahas sejumlah isu, termasuk Gaza. Namun ia menegaskan, fokus utama tetap pada Iran.
Langkah Israel bergabung dengan BoP membuka konsekuensi politik yang luas. Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya ikut menandatangani piagam pendirian dewan tersebut dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Januari lalu. Dengan keanggotaan Israel, Prabowo berpotensi duduk dalam forum yang sama dengan Netanyahu.
Sejumlah kalangan internasional menyebut Netanyahu sebagai buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan perang di Gaza. Kehadirannya di dalam dewan tersebut diperkirakan memicu kritik baru.
Sebelumnya, 17 pemimpin negara menandatangani piagam Board of Peace di Davos bersama Trump yang bertindak sebagai inisiator sekaligus ketua dewan. Israel sempat menolak bergabung karena keberatan atas komposisi dewan eksekutif Gaza, terutama terkait peran Qatar dan Turki. Namun belakangan, Netanyahu menerima undangan Trump.
Resolusi Dewan Keamanan PBB pada November lalu memberi mandat pembentukan kekuatan stabilisasi internasional di Gaza. Board of Peace dirancang mengawasi pemerintahan sementara di wilayah itu, menyusul gencatan senjata yang dimulai Oktober berdasarkan rencana yang dimediasi Trump.
Dewan tersebut akan menggelar pertemuan perdana pada 19 Februari 2026 di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza.
Namun sejumlah pakar hak asasi manusia mengkritik struktur dewan itu. Mereka menilai model pengawasan wilayah asing oleh satu kekuatan dominan menyerupai pola kolonial. Kritik semakin menguat karena dewan tidak melibatkan representasi rakyat Palestina.
Konflik di Gaza sendiri belum benar-benar berhenti. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 580 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diumumkan. Secara keseluruhan, korban jiwa sejak agresi Israel mencapai lebih dari 72.000 orang, menurut otoritas setempat.
Israel menyatakan operasi militernya sebagai bentuk pembelaan diri setelah serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Namun berbagai laporan investigatif dan temuan sejumlah pakar HAM internasional menyebut situasi di Gaza mengarah pada dugaan pelanggaran berat hukum humaniter. Masuknya Netanyahu ke Board of Peace dipastikan akan menjadi ujian kredibilitas dewan tersebut di mata publik global.
