MAKLUMAT — Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang memiliki kepakaran di bidang kebijakan pariwisata berkelanjutan, Sakir Ridho Wijaya SIP MIP, menilai pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait pengembangan sektor pariwisata di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar tidak dijadikan seperti Bali, merupakan peringatan strategis dalam mengelola potensi wisata.
Belakangan ini, pengembangan sektor pariwisata di Gunungkidul menjadi perhatian setelah adanya penegasan agar daerah tersebut tidak tumbuh dengan pola seperti Bali, yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Pelantikan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota se-DIY pada Ahad (15/2/2026) lalu, di tengah meningkatnya geliat investasi dan promosi destinasi pantai selatan Yogyakarta.
Sakir menekankan, ketika suatu daerah dikembangkan sebagai destinasi wisata, tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan yang cepat. Ia menegaskan, sikap tersebut bukan anti-investasi.
“Ketika suatu daerah dikembangkan menjadi destinasi wisata, jangan hanya mengejar pertumbuhan yang cepat, tetapi rapuh dan tidak berkelanjutan. Apalagi jika pertumbuhan itu tidak berdampak positif terhadap masyarakat lokal dan lingkungan,” ujarnya, dikutip laman resmi UMY pada Selasa (24/2/2026).
“Ini bukan soal antiinvestasi, melainkan memastikan pertumbuhan tetap terkendali dan memberi manfaat jangka panjang,” sambung Sakir.
Menurutnya, setiap daerah memiliki kekhasan yang tidak bisa disamakan dengan destinasi lain. Upaya menyeragamkan konsep wisata justru berisiko menghilangkan karakter asli suatu wilayah.
Dalam konteks Gunungkidul, Sakir menyoroti pentingnya pengendalian tata ruang dan pengelolaan lingkungan, terutama terkait kawasan karst dan keterbatasan sumber daya air yang selama ini menjadi isu krusial.
“Destinasi wisata harus memiliki citra dan kekhasan tersendiri. Jangan sampai kehilangan kendali atas ruang. Jika diseragamkan, lalu di mana identitas lokalnya? Orang bisa bertanya, mengapa harus jauh-jauh ke Yogyakarta jika pengalaman yang didapat sama seperti di tempat lain,” katanya.
Menjaga Identitas Lokal
Lebih lanjut, Sakir menegaskan bahwa menjaga identitas lokal menjadi kunci daya saing pariwisata Yogyakarta.
Budaya yang masih kuat dan hidup di tengah masyarakat dinilai sebagai pembeda yang tidak dimiliki semua daerah wisata. Karena itu, perlindungan lingkungan dan budaya harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan investasi.
“Identitas lokal itu sangat penting karena menjadi pembeda utama. Perlindungan lingkungan dan budaya harus menjadi prasyarat investasi, bukan dianggap sebagai penghambat,” tegasnya.
“Pemerintah daerah perlu menetapkan batas-batas yang jelas, mana yang dapat dikembangkan dan mana yang harus dilindungi,” imbuh pria yang juga alumnus UMY itu.
Dengan status keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ia menandaskan bahwa pembangunan pariwisata harus tetap selaras dengan karakter sosial dan budaya masyarakat setempat.
Dalam kerangka pariwisata berkelanjutan, Sakir menyebut terdapat tiga aspek utama yang perlu diperkuat, yakni: lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan. Menurutnya, Gunungkidul perlu terlebih dahulu memperjelas identitas pariwisata yang ingin dibangun sebelum membuka ruang investasi secara lebih luas.
“Yang pertama harus dikunci adalah identitas lokal pariwisata Gunungkidul. Itu menjadi syarat utama. Selain itu, ekonomi berkelanjutan juga harus dipastikan,” tandasnya.
“Masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus benar-benar menikmati manfaat dari potensi wisata alam yang dimiliki,” pungkas Sakir.
