PENGUMUMAN penetapan hasil pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) tahun 2024 dijadwalkan tanggal 20 Maret 2024. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof KH Abdul Mu’ti menyerukan agar warga Persyarikatan bisa segera move on dari pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan segala dinamikanya.
“Apapun hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tanggal 20 Maret 2024 nanti, whatever will be, will be (apapun yang terjadi, terjadilah),” katanya dalam Kajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.
Kegiatan rutin menyambut datangnya bulan suci Ramadhan itu kali ini digelar di Auditorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) itu, Sabtu (16/3/2024) lalu. Agenda tersebut mengusung tajuk ‘Menunaikan Amanat Kepemimpinan’.
Prof Mu’ti sebelumnya mengajak warga Persyarikatan untuk menjalankan tiga fungsi kontrol, yakni kontrol politik, kontrol sosial, serta kontrol spiritual. Maka dari itu, Muhammadiyah harus bisa melakukan pertautan-pertautan dan komunikasi-komunikasi dengan para politisi. Juga dengan para penyelenggara negara.
Menurut dia, hal itu, agar mereka senantiasa (para politisi) dapat menunaikan serta menjalankan amanah kepemimpinannya dengan baik. “Kemudian, Muhammadiyah bisa melakukan engagement dengan memberikan mereka masukan-masukan, bagaimana agar dapat menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya juga,” jelasnya.
Guru Besar Bidang Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu pun menilai, kepentingan untuk menegakkan dan memajukan peradaban Indonesia jauh lebih penting, ketimbang kepentingan orang-orang, kelompok, maupun partai-partai tertentu.
“Jadi, Muhammadiyah juga tidak boleh kemudian karena yang tampil itu bukan dari kita, karena yang tampil itu bukan yang kita dukung, kemudian kita jelontorkan saja. Saya kira itu bukan bagian dari sikap yang harus kita lakukan,” tegasnya.
Prof Mu’ti juga menyebut, ada tiga peran yang sebenarnya bisa diambil oleh Muhammadiyah dalam konteks membangun kebangsaan, yakni peran sebagai agen, peran sebagai partner (mitra), ataupun peran sebagai partisipan.
“Lha kalau sudah tidak bisa menjadi agen, maka kita masih bisa menjadi partner, atau menjadi partisipan. Bukan berarti karena misalnya yang jadi bukan yang kita dukung, terus kita biarkan. Kita juga harus ambil peran partisipasi, untuk membantu mereka menunaikan amanahnya, membantu mereka memenuhi janji-janji politiknya,” tandasnya.
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
