MAKLUMAT — Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhati-hati dalam menangani kelangkaan BBM swasta yang terjadi sejak akhir Agustus lalu. Ia menegaskan pemerintah harus menjaga stabilitas rantai pasok agar kepercayaan publik tidak menurun.
“Kementerian ESDM harus memperhatikan rantai pasok dan distribusi. Setiap kebijakan juga harus mempertimbangkan nasib pekerja,” kata Bambang dikutip dari laman Fraksi Gerindra, Kamis (18/9).
Bambang menyoroti dominasi Pertamina yang memiliki 6.400 SPBU dan 6.700 Pertashop, sedangkan swasta hanya sekitar 450 SPBU atau 5 persen dari jumlah Pertamina. Ia mengingatkan langkah ESDM tanpa mitigasi bisa memicu kegaduhan dan merugikan pemerintahan Presiden Prabowo.
Kelangkaan BBM swasta terlihat di sejumlah kota besar. Di Jakarta Selatan, SPBU Shell hanya menjual RON 92, sementara jenis lain kosong. Di Surabaya, SPBU BP di Jalan Gubeng menutup seluruh dispenser karena stok nihil. Kondisi serupa terjadi di Bandung, di mana Shell dan BP memasang pemberitahuan kehabisan BBM.
Pemerintah mengklaim kelangkaan muncul karena peralihan konsumen dari BBM subsidi ke nonsubsidi. Namun, ekonom UGM Fahmy Radhi menduga kebijakan impor satu pintu melalui Pertamina berpotensi menciptakan monopoli.
“Ketika swasta hanya bisa membeli dari Pertamina, otomatis harga dan pasokan ditentukan satu pihak. Lama-lama investor bisa hengkang,” ujar Fahmy.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan stok Pertamina cukup dan meminta SPBU asing membeli dari Pertamina. “Stok Pertamina masih banyak. Habiskan dulu sebelum impor lagi,” ujar Bahlil seperti dilansir BBC Indonesia.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, membantah tudingan monopoli. Ia memastikan kuota impor untuk swasta tetap sesuai permintaan. “Tidak ada monopoli. Alokasi impor ditetapkan ESDM dan BPH Migas,” kata Simon.
Sementara itu, BP Indonesia dan Shell masih mengevaluasi opsi pembelian BBM dari Pertamina. Direktur Utama BP-AKR, Vanda Laura, menekankan pihaknya perlu menimbang risiko bisnis sebelum mengambil keputusan.***
