MAKLUMAT — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan bahwa jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mengalami penurunan signifikan di tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah turun dari 48,27 juta orang pada tahun 2023 menjadi 47,85 juta orang pada tahun 2024.
Ia menilai, penurunan ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah, terutama dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat.
“Pertumbuhan kelas menengah sangat berpotensi mendorong peningkatan konsumsi dan pada akhirnya menggerakkan roda ekonomi nasional. Sebaliknya, jika kelas menengah terus menurun, hal ini akan menggerus pertumbuhan ekonomi,” kata Anis dikutip dari laman DPR RI, Selasa (3/9/2024).
Anis, yang juga merupakan politisi Fraksi PKS, menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang kontra produktif yang dapat semakin membebani kelas menengah yang daya belinya semakin melemah.
“Tidak ada cara lain untuk mencegah kelas menengah jatuh miskin selain menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka,” ujar Anis.
Menurut Anis, kelas menengah saat ini sangat tertekan oleh kebijakan fiskal dan moneter, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menuju 12 persen dalam beberapa bulan ke depan dan kenaikan suku bunga acuan sejak April yang belum turun hingga kini.
“Situasi ini menekan daya beli kelas menengah, yang pada gilirannya dapat berdampak pada konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Lebih lanjut, Anis menyarankan agar pemerintah mendorong kebijakan sosial yang dapat memperluas basis kelas menengah, seperti melalui belanja yang lebih besar di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, kelompok ini memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Dampak Pandemi dan Konsumsi Kelas Menengah
Data BPS juga menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masih terasa hingga kini. Pada 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia tercatat sebanyak 57,33 juta orang, namun angka ini terus menurun hingga mencapai 47,85 juta orang pada 2024, menandakan ada 9,48 juta orang yang turun kelas.
“Penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin, tapi juga untuk kelas menengah (middle class) dan kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class),” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti kepada Antara.
BPS mencatat bahwa kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia dengan proporsi konsumsi pengeluaran mencapai 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat. Namun, porsi kelas menengah mulai mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19 pada 2019.
Tantangan dan Solusi untuk Kelas Menengah
Radius Setiyawan, Dosen Kajian Media dan Budaya UM Surabaya, juga menyampaikan pandangannya mengenai fenomena ini. Ia menyebut bahwa menjadi kelas menengah di Indonesia bukanlah hal yang mudah.
“Penghasilan yang serba tanggung membuat mereka terlalu kaya untuk menerima bantuan sosial, namun tidak cukup mapan untuk menahan gejolak ekonomi,” ujar Radius kepada wartawan di Surabaya.
Ia juga menyoroti budaya konsumtif yang berkembang di kalangan kelas menengah sebagai faktor penyebab lain dari meningkatnya kemiskinan.
“Perilaku konsumsi berlebihan, seperti nongkrong di kafe dan membeli barang-barang impor, adalah contoh kebutuhan palsu yang menambah beban keuangan,” tambahnya.
Radius menegaskan bahwa pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi budaya konsumtif ini dan tidak hanya fokus pada dampak COVID-19 saja. “Pemerintah harus memperkenalkan kebijakan yang bisa meredam budaya konsumtif ini agar tidak menjadi petaka di masa depan,” katanya.
Tunda Kenaikan PPN 12 Persen
Dalam jangka pendek, Anis Byarwati mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah konkret seperti menunda kenaikan PPN 12 persen, menahan kenaikan harga BBM, menunda kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), memberantas judi online, menurunkan tingkat suku bunga, dan memberikan insentif penyediaan air minum bagi masyarakat.
Pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak semakin membebani kelas menengah yang sudah rentan, mengingat pentingnya peran mereka dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.
