PENGENTASAN kemiskinan bukan semata hanya memberi bantuan sosial, namun harus menggunakan strategi yang mempunyai pendekatan sosiologis dan psikososial, bukan melulu bantuan ekonomi. Karena yang dibutuhkan adalah mengubah cara pandang dari tidak bisa melakukan menjadi bisa melakukan sendiri.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si dalam Rapat Kerja Wilayah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim di Universitas Muhammadiyah Jember pada 25-26 Agustus 2023.
”Dengan kata lain bantuan dari luar merupakan dukungan saja. Sebab, yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi warga miskin adalah mereka sendiri. Karena itu, Muhammadiyah sangat serius untuk menyiapkan perangkat dukungan kepada warga miskin melalui pendidikan formal, informal maupun non formal agar mereka mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengakses sumber politik, ekonomi maupun sumber-sumber lainnya,” terang Nazaruddin.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Nazar mengatakan, Muhammadiyah harus ambil bagian untuk turut serta membantu umat yang sedang kesulitan. Hal ini sesuai dengan tanggungjawab setiap manusia telah dipastikan bahwa dia adalah sebagai khalifah fil ard, yang harus mempunyai kesadaran dan tanggungjawab dalam membangun masyarakat yang adil makmur.
Dalam pengarahan itu, juga disampaikan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan keilmuan, terutama pendekatan ekonomi politik yang mempunyai perspektif terhadap keberlanjutan lingkungan. Sebab, dengan komitmen lingkungan hidup yang terus terjaga maka sumberdaya yang ada di muka bumi ini akan terus bisa dirawat dan lestari.
Sebelumnya, Ketua MPM PWM Jatim Luthfi J. Kurniawan memberikan pengantar tentang kondisi masyarakat miskin di Jawa Timur yang masih lumayan banyak dengan merujuk kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yaitu pada tahun 2020 hingga 2022 masih rerata 11 % dari jumlah penduduk di Jawa Timur.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim melansir datanya melalui websitenya yaitu pada 2020 persentase kemiskinan di Jatim sebanyak 11,09 %, pada 2021 sebanyak 11,40%, dan pada 2022 sebanyak 10,30 %, dan BPS menyampaikan bahwa untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. (*)
Reporter: Abdus Salam
Editor: Mohammad Ilham
