MAKLUMAT — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama DPR RI menargetkan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/2026 Masehi, dapat rampung pada awal November 2025.
“Belum selesai, masih di tahap Panja. Pembahasan akan berlanjut untuk pematangan finalnya,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak Dahnil di Jakarta, Rabu (29/10).
Dahnil menekankan pentingnya percepatan pembahasan agar pemerintah memiliki kepastian biaya sebelum menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan kontrak dengan pemerintah Arab Saudi.
“Kita berharap bisa cepat. MoU dan kontrak dengan pihak Saudi dijadwalkan pada 6 hingga 12 November mendatang,” jelasnya.
Ia menargetkan seluruh proses pembahasan antara pemerintah dan DPR bisa diselesaikan paling lambat akhir Oktober 2025.
“Kita ingin sebelum November sudah rampung. Jadi, akhir Oktober ini harus selesai,” tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Sebelumnya, Kemenhaj mengusulkan rata-rata biaya haji 2026 sebesar Rp88,4 juta per jemaah, atau turun sekitar Rp1 juta dibandingkan biaya haji 2025 yang mencapai Rp89,4 juta per jemaah.
Pemerintah berharap penurunan ini dapat meringankan beban calon jemaah tanpa mengurangi kualitas pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
