MAKLUMAT – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) meluncurkan dua desk koordinasi, yakni Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/3/2025), menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden menaruh perhatian besar terhadap kebakaran hutan yang berdampak luas, tidak hanya korban jiwa dan kerusakan lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik karena asap lintas negara,” ujar Budi Gunawan dalam keterangan resmi.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. “Pekerja migran adalah pahlawan devisa dengan remitansi mencapai Rp255 triliun pada 2024. Pemerintah berkomitmen melindungi mereka dengan membentuk desk koordinasi khusus,” tambahnya.
Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, dan Kapolri. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), meskipun sejumlah wilayah masih mengalami musim hujan, titik panas mulai terdeteksi di beberapa daerah.
“Dengan desk ini, kita menargetkan zero karhutla serta membangun sistem mitigasi dan pencegahan yang efektif,” kata Budi Gunawan.
Perlindungan Pekerja Migran
Sementara itu, Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran dipimpin oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyebut jumlah pekerja migran yang terdata tahun ini mencapai 5,3 juta orang. Namun, masih terdapat 4,3 juta pekerja migran ilegal berdasarkan survei Bank Dunia 2017.
“Masalah utama yang dihadapi pekerja migran adalah kekerasan, eksploitasi, hingga perdagangan manusia. Sekitar 90-95 persen dari mereka berangkat secara non-prosedural,” ujar Karding.
Ia juga menyoroti rendahnya keterampilan pekerja migran. Sebanyak 80 persen di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan 70 persen merupakan perempuan. Mayoritas pekerja migran hanya berpendidikan SD atau SMP.
“Peningkatan keterampilan dan pengetatan pengawasan pekerja migran non-prosedural menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan ini,” kata Karding.
Desk koordinasi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, serta pemerintah daerah di wilayah yang menjadi titik rawan karhutla dan pengiriman pekerja migran ilegal.***
