MAKLUMAT – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Khusnul Khuluk, menyoroti rencana pemerintah untuk mendirikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70.000 desa. Ia mengingatkan agar pengelolaan Kopdes mendapatkan pengawasan yang ketat, sebab melibatkan anggaran modal per koperasi yang terbilang tidak sedikit.
Sekadar diketahui, pemerintah menjanjikan anggaran atau dana investasi per kopdes berkisar antara Rp3-5 miliar. Dengan nominal modal yang cukup besar, potensi penyalahgunaannya juga harus diperhatikan.
“Harus ada pengawasan yang ketat (terhadap kopdes), karena jika dibiarkan begitu saja, sangat rawan penyimpangan,” ujar Khusnul Khuluk, dilansir laman PKS Jatim, Kamis (13/3/2025).
Ia menyoroti pengalaman buruk dari program koperasi sebelumnya, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Koperasi Wanita (Kopwan), yang banyak mengalami mismanajemen hingga tidak berjalan dengan baik. Kasus di Lumajang misalnya, di mana Kopwan yang didirikan di setiap desa dengan bantuan modal Rp 25 juta justru tidak berkembang dan dananya habis tanpa hasil yang jelas.
“Pelajaran dari Kopwan ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah. Jangan sampai Kopdes Merah Putih bernasib sama,” terang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sebagai solusi, Khusnul Khuluk mendorong agar pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan ketat tetapi juga memberikan pelatihan manajemen bagi para pengelola Kopdes. Dengan tata kelola yang baik, koperasi ini dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
“Jika pengawasan dan pelatihan manajemen dilakukan secara bersamaan, Kopdes Merah Putih bisa memberikan dampak positif yang nyata,” pungkas dia.
Pemerintah kini dituntut untuk memastikan bahwa program Kopdes Merah Putih tidak sekadar menjadi proyek ambisius, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata bagi ekonomi desa yang berkelanjutan.
