LHKP PP Muhammadiyah menegaskan bahwa secara keorganisasian Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, sebagaimana khittahnya. Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi mengatakannya dalam dalam Regional Meeting LHKP se-Jawa, yang sekaligus sebagai ajang konsolidasi dan pemetaan guna upaya mendiasporakan kader.

Dalam agenda di Malang, Rabu (17/5) itu Ridho menjelaskan, selama ini warga Muhammadiyah sering memandang bahwa dunia politik itu kotor dan haram untuk dijajaki. Untuk itulah dia berharap adanya Regional Meeting tersebut dapat menghasilkan keputusan-keputusan dan formulasi untuk menangani hal tersebut.

”Seolah-olah orang yang terjun di jalan politik praktis itu penuh dosa. Inilah PR atau tugas kita semua di LHKP,” ujarnya.

Apabila hal itu tersebut dapat teratasi, niscaya upaya-upaya LHKP untuk melaksanakan amanat Muktamar, yang salah satunya adalah terkait diaspora kader ke ranah politik praktis akan bisa tercapai.

”Menjaga khittah Muhammadiyah untuk tidak terlibat dalam arus politik praktis, namun tentu di sisi lain, potensi besar kader-kader Muhammadiyah untuk berkiprah dan mewarnai lembaga-lembaga publik, baik eksekutif maupun legislatif harus didukung, difasilitasi dan diperjuangkan, tentu tanpa membawa nama Muhammadiyah secara organisasi,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua PWM Jatim Khoirul Abduh menganalogikan, bahwa LHKP layaknya sebagai navigator yang harus membantu menavigasi. ”Dan LHKP itu navigatornya Muhammadiyah. Sehebat-hebatnya pereli pasti memiliki seorang navigator, agar tidak nabrak-nabrak,” kata Abduh.

Maka, lanjut Abduh, LHKP menjadi instrumen atau bagian penting, bahkan penentu dari gerakan Muhammadiyah itu sendiri, terutama dalam ranah politik kebangsaan dan kebijakan publik. (*)

Reporter: Ubay

Editor: Mohammad Ilham