MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, menyorot peran jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari kerja pertama sejak dilantik pada Oktober 2024 lalu.
Mulanya, Ridho mengaku bersyukur cukup banyak kader Muhammadiyah yang berdiaspora dan kini duduk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Kendati, mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari kalangan partai politik (parpol), akademisi, profesional, aktivis, dan sebagainya. Meski begitu, selama 100 pemerintahan bekerja di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, Ridho menilai belum banyak peran yang bisa terlihat dari kader-kader Persyarikatan.
Menurut Ridho, hal itu berkaitan erat dengan perubahan nomenklatur akibat pemecahan sejumlah kementerian, sehingga para menteri dan wakil menteri atau setingkatnya, secara umum masih terlalu disibukkan untuk menuntaskan urusan-urusan di internal kementeriannya, termasuk para kader Muhammadiyah tersebut.
“Selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran ini peran kader-kader Muhammadiyah memang secara umum di kabinet masih belum tampak secara signifikan. Hal ini tidak bisa terlepas dari fakta bahwa perubahan nomenklatur kementerian itu berdampak pada kabinet yang sibuk dengan dirinya sendiri (internal kementerian) untuk menata soal perubahan nomenklatur, soal gaji, soal kantor, dan segala macamnya,” ujarnya.
Meski begitu, akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu mengapresiasi kinerja positif beberapa nama kader Muhammadiyah di pemerintahan yang cukup sering muncul ke permukaan. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof Abdul Mu’ti
“Mungkin di antara kader-kader Muhammadiyah di pemerintahan, yang muncul ya Mendikdasmen, yang mulai dengan program-programnya sudah mulai terlihat, cukup baik. Meskipun terobosan-terobosannya masih belum terlalu tampak, belum begitu kelihatan,” kata dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.
“Menteri-menteri atau pejabat setingkatnya yang lain pun belum terlalu terlihat bagaimana terobosan-terobosannya, karena itu tadi, mereka masih cukup disibukkan dengan urusan internal mereka masing-masing,” sambungnya.
Segera Munculkan Terobosan
Ke depan, alumnus TU University Dortmund, Jerman itu berharap agar para anggota kabinet segera beranjak dari urusan-urusan internal mereka dan mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, utamanya para kader-kader Muhammadiyah di pemerintahan, yang besar harapan bakal mampu membawa misi Persyarikatan untuk Indonesia yang berkemajuan.
Ia berharap, ke depan para kader Muhammadiyah di pemerintahan mampu memberi pengaruh besar bagi kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah, alih-alih malah terbawa pada gagasan-gagasan kebijakan yang kontroversial seperti muncul dalam beberapa waktu belakangan.
“Kita berharap mereka (kader-kader Muhammadiyah di kabinet) mampu memunculkan terobosan-terobosan, karena pemerintahan saat ini selain sedang menata dirinya, justru (dalam beberapa waktu belakangan juga) memunculkan gagasan-gagasan yang kontroversial, seperti beberapa waktu lalu terkait PPN 12%, lalu wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD, dan sebagainya, itu kan seperti melukai hati, sehingga kerja-kerja pemerintah selama 100 hari ini kurang berdampak positif untuk masyarakat secara luas,” tandas Ridho.
