MAKLUMAT — Sektor perudangan nasional kembali di ujung tanduk. Amerika Serikat mengancam memblokir ekspor udang Indonesia setelah muncul dugaan paparan radiasi Cesium-137 pada produk asal Cikande, Banten. Ancaman ini membuat jutaan petambak udang gelisah menatap masa depan usaha mereka.
Kondisi ini membuat Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Riyono bergerak cepat. Ia menekan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar tidak berlama-lama menangani kasus ini.
“Begitu kasus ini muncul, saya langsung mendorong KKP bertindak cepat. Dalam Raker APBN 2026, saya ingatkan agar persoalan ini jangan diabaikan karena menyangkut masa depan jutaan petambak,” tegas Riyono, Selasa (14/10).
Riyono menilai KKP harus segera memastikan keamanan dan kelayakan produk udang Indonesia agar tak menimbulkan kerugian besar bagi petambak dan eksportir. Amerika Serikat menyerap hampir 70 persen ekspor udang nasional, sehingga potensi kerugian ekonomi sangat besar jika blokir diberlakukan.
“Kalau ini tidak direspons cepat, bukan cuma eksportir yang terpukul, tapi juga petambak kecil di pantura, Lampung, Sulawesi, dan Kalimantan,” ujar pria kelahiran 8 Juni 1979 ini.
Tak hanya bicara di ruang rapat, Riyono juga turun ke lapangan. Ia menyambangi Serikat Petambak Pantura Indonesia (SPPI) di Pemalang untuk mendengar langsung keluhan petambak.
“Ada sekitar 50 petambak aktif dengan kapasitas produksi 500 ton per bulan. Mereka resah karena harga udang turun dan ekspor tertahan,” kata Riyono.
Langkah advokasi Riyono berlanjut. Pada 2 Oktober 2025, ia bersama pengurus SPPI menemui Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) KKP membahas solusi konkret mulai dari kasus Cikande hingga stabilisasi harga di tingkat petambak.
“Ada sekitar satu juta pekerja yang bergantung pada industri ini. Kami di Komisi IV berkomitmen mencari solusi agar usaha tetap berjalan dan tenaga kerja tidak kehilangan mata pencaharian,” tegas dia.
Tak berhenti di situ, Riyono juga berkoordinasi dengan Shrimp Club Indonesia (SCI) — wadah pengusaha udang nasional. Pada 7 Oktober malam, ia menggelar pertemuan untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan ekspor akibat belum adanya Certifying Entity (CE) yang disyaratkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA).
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Dirjen PDS KKP memastikan CE akan diterbitkan oleh Badan Mutu KKP, membuka peluang ekspor kembali sebelum batas waktu 31 Oktober 2025.
“Ini langkah maju. Tapi saya akan terus kawal sampai tuntas. Jangan sampai satu juta petambak udang jadi korban akibat lambannya kebijakan,” harap wakil rakyat dari daerah pemilihan VII Jawa Timur.
