PENGAMAT politik dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Agus Machfud Fauzi turut berkomentar terkait kasus yang menjerat Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Menurut dia, sulit untuk tidak menduganya berkaitan dengan konstalasi politik 2024.
SYL adalah menteri kedua dari Partai Nasdem yang terjerat kasus. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate lebih dulu terjerat dalam korupsi BTS.
Agus menjelaskan, beberapa kasus yang menimpa para pejabat dari Partai Nasdem itu sedikit-banyak akan berpengaruh terhadap peta kekuatan dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, baik secara negatif maupun positif. Seperti diketahui, Partai Nasdem adalah pengusung utama Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres).
“Sepintas terlihat bahwa kasus-kasus ini akan mempengaruhi (secara negatif) elektabilitas dan kekuatan (mereka),” ujarnya kepada Maklumat.id, Senin (9/10/2023).
Namun, menurut Agus, justru akan berdampak sebaliknya (lebih positif) terhadap kekuatan Nasdem dan Anies, jika para petinggi partai dan kandidat yang diusungnya mampu meyakinkan para pemilih. Biasanya isu yang diangkat adalah kedzhaliman penguasa, atau kriminalisasi terhadap lawan politik.
“Kalau sang calon atau tim bisa meyakinkan, malahan bisa berpengaruh terhadap perhatian pemilih, bisa saja malah sebaliknya, jika tema yang muncul didzalimi atau dianiaya oleh penguasa,” kata mantan komisioner KPU Kabupaten Ponorogo dan KPU Provinsi Jawa Timur itu.
Bagi publik yang mendukung Anies, kata Agus, akan memandang bahwa kasus-kasus yang mendera kader-kader Partai Nasdem adalah sebagai upaya untuk menjegal dan menggerogoti partai besutan Surya Paloh itu.
“Publik yang pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin, iya (melihatnya sebagai upaya menjegal, menghalangi, mengalahkan),” tandasnya.
Meski begitu, Agus menilai masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang beragam dalam menyikapi persoalan kasus-kasus seperti pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), terlebih secara periodik bertepatan dengan momentum tahun politik.
“Di luar itu tentu beragam. Mulai dari (yang memandang) murni sebagai penegakan hukum, sampai (pandangan) sebagai usaha-usaha untuk menjegal rivalnya,” pungkas Agus.
