MAKLUMAT — Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, mewanti-wanti agar proses seleksi direksi dan komisaris sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi ‘titipan’ politik.
Ia menegaskan pentingnya memilih sosok yang benar-benar memahami bisnis dan bagaimana mengembangkan BUMD di Jatim, bukan sekadar mengejar jabatan. Apalagi, kata dia, hanya karena balas budi politik.
“Saat fit and proper test, tim seleksi jangan memilih orang yang tidak faham bisnis untuk masuk di BUMD. Jangan memilih orang yang hanya memilih jabatan saja, apalagi titipan karena faktor terima kasih atau balas budi,” tegas Abu, Selasa (29/4/2025).
Sekadar informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tengah membuka proses seleksi jajaran pimpinan untuk beberapa BUMD strategis. Di antaranya adalah PT Panca Wira Usaha, PT Air Bersih Jatim, PT Bank Perekonomian Rakyat Jatim, dan Bank Jatim.
Abu menekankan bahwa seleksi ini harus steril dari kepentingan-kepentingan politis. Ia juga mengingatkan agar calon yang punya rekam jejak buruk, seperti pernah gagal atau terlibat dalam kebangkrutan, tidak diberi ruang.
“Jangan juga ada calon pernah gagal, pernah bangkrut. Jadi tetap pilih yang ahli bisnis, lalu yang paling penting harus bisa menentukan target kerja dan tidak memiliki rekam jejak yang bermasalah,” tandas mantan Wali Kota Kediri itu.
Menurutnya, peran BUMD sangat vital dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, figur-figur yang mengisi posisi strategis tersebut haruslah orang yang berkompeten dan berintegritas, bukan asal comot.
“Pilih yang paham bisnis lah, jangan yang cuma mau jabatan, sekadar absen, tidak kompeten. Ditanya tentang kinerja BUMD-nya tidak bisa jawab, terus gimana kalau seperti ini,” sorot Abu.
Lebih jauh, ia juga menyorot soal performa sejumlah BUMD Jatim yang dinilai belum optimal. Menurutnya, banyak BUMD yang justru mengalami kerugian dan gagal menyetor deviden sesuai harapan. Evaluasi menyeluruh dan berkala pun dianggap mendesak.
“BUMD ini harus dilakukan seperti perusahaan. Harus seperti itu. Bukan perpanjangan birokrasi atau alat politik. Tidak bisa seperti itu,” pungkas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.